Pemkab Bogor dan Bulog evaluasi beras bansos COVID-19

Cibinong, Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat bersama Perum Bulog mengevaluasi bantuan sosial (bansos) berupa beras bagi masyarakat terdampak pandemi COVID-19, karena banyak menerima laporan kualitas beras di bawah standar.

"Tahap pertama sudah selesai. Untuk tahap kedua, kami akan evaluasi dulu selama pelaksanaan penyaluran tahap pertama dengan pihak Bulog, berdasarkan kelebihan dan kekurangannya," ujar Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor Nuradi di Cibinong, Jumat.

Menurutnya, penyaluran bansos beras tahap dua baru akan dilakukan setelah serangkaian evaluasi bersama Perum Bulog sebagai penyedia beras bantuan itu selesai dilakukan.

Ia mengatakan Pemkab Bogor selaku pemesan beras tidak ingin terkesan dikelabuhi oleh Perum Bulog, karena beras yang dipesan merupakan kualitas medium.

Sementara itu, Bupati Bogor Hj Ade Munawaroh Yasin menegaskan Pemkab Bogor sudah mengeluarkan dana cukup besar membeli beras tersebut dari Perum Bulog untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19, yakni Rp10.543 per kilogram.

"Secara keseluruhan, Pemkab Bogor menghabiskan dana Rp189,77 miliar untuk membeli 18.000 ton beras yang dibagikan ke masyarakat setiap bulan selama April, Mei, dan Juni 2020," kata perempuan yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor itu.

Menurutnya, 18.000 ton beras itu guna keperluan selama tiga bulan. Setiap bulannya sebanyak 6.000 ton dibagikan kepada 200.000 keluarga, dengan jatah masing-masing 30 kilogram beras.

Ia menyebutkan pembelian beras seharga Rp10.543 itu bersumber dari biaya tak terduga (BTT) Kabupaten Bogor pascapergeseran mata anggaran dalam APBD Kabupaten Bogor tahun 2020 demi penanganan COVID-19.

Baca juga: Bulog tuntaskan distribusikan bansos beras presiden tahap II Jabodetabek

Baca juga: Beras bansos di Kabupaten Bogor sudah terdistribusi ke 39 kecamatan

Baca juga: Bupati Bogor konfrontir Bulog soal aduan kualitas buruk beras bansos