Budi Karya dipanggil Presiden, ini isinya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membantah ditawari menjabat kembali sebagai menteri saat dirinya beberapa hari lalu dipanggil oleh Presiden Joko Widodo ke Istana.

"Saya dipanggil Presiden untuk melaporkan mengenai kemajuan dan kondisi terkini sejumlah infrastruktur perhubungan di berbagai daerah," kata Menhub Budi Karya kepada pers saat menyampaikan Capaian Kinerja Kementerian Perhubungan Kabinet Kerja Jokowi-JK Tahun 2014-2019 di Jakarta, Sabtu.

Menurut Budi Karya, Presiden Jokowi rutin memanggil dan menanyakan dirinya untuk mengetahui lebih lanjut beberapa infrastruktur transportasi seperti Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, Pelabuhan Patimban di Jawa Barat, Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara, Pelabuhan Tanjung Priok-Jakarta, serta sejumlah infrastruktur lain.

Dikatakan, pemanggilan Jokowi kepada dirinya setiap saat adalah hal yang biasa selaku pembantu presiden dan wajar jika Presiden menanyakan kinerja pembantunya.

"Secara reguler selalu menanyakan progres pelabuhan dan bandara kepada saya dan saya sampaikan kondisinya serta progresnya," kata Budi Karya.

Seperti Bandara Kertajati misalnya, Menhub Budi Karya menyampaikan ke Presiden mengenai rencana akan dijadikan pusat logistik terbesar dan tidak lagi pusatnya berada di Bandara Soekarno-Hatta, Banten.

Untuk mewujudkan Bandara Kertajati menjadi pusat logistik terbesar, katanya, dirinya sudah bertemu dan membahas dengan pemangku kepentingan seperti PT Angkasa Pura II (Persero), Pemprov Jawa Barat, serta swasta.

Dalam konferensi pers yang dihadiri seluruh pejabat eselon I Kementerian Perhubungan tersebut, Budi Karya juga menyampaikan sejumlah kinerja yang dicapai saat dirinya menjabat sebagai Menteri Perhubungan.

Kinerja itu baik dari sisi darat, laut, udara, badan penelitian dan pengembangan, Badan Pengelola Jabodetabek, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Baca juga: Perkiraan tarif tiket LRT Jabodebek Rp12.000/perjalanan

Baca juga: Presiden Jokowi pastikan jumlah menteri di kabinet baru tetap sama