Bandung (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat mencatat hingga saat ini ada sebanyak 550 kasus pelanggaran Pemilu di Jawa Barat.
Ketua Bawaslu Jawa Barat, Abdullah Dahlan mengatakan sejumlah pelanggaran tersebut diantaranya terkait dengan administrasi alat peraga kampanye (APK), pidana Pemilu dan sengketa pada tahap pencalonan.
"Yang paling banyak itu APK, untuk pidana Pemilu itu ada sebanyak 89 kasus yang masih kita proses," kata Abdullah di Bandung, Sabtu.
Dia mengatakan sebagian dari pelanggaran tersebut ada yang tidak dilanjut proses penegakan hukumnya karena tidak memenuhi unsur pidana. Selain itu, beberapa pelanggaran juga tidak bisa ditindak melalui UU Pemilu.
"Ada pelanggaran yang kami tidak bisa tindak dalam UU Pemilu tapi kita lanjutkan pada UU lain, misalkan pelanggaran yang terjadi di ASN (Aparatur Sipil Negara), itu kami teruskan ke Komisi ASN," katanya.
Dia menyebutkan beberapa pelanggaran tersebut ada yang masih di proses dan ada yang sudah pada tahap putusan pengadilan.
"Di Cianjur, Indramayu bahkan sudah ada vonisnya. Akhirnya setelah ada putusan tetap tersebut, KPU mencoret peserta dari daftar calonnya," kata dia.
Dengan demikian, Bawaslu mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilih secara rasional dan kritis. Selain itu juga masyarakat diminta turut mengawal tahapan-tahapan Pemilu.
"TNI dan Polri akan menjunjung aspek netralitas, kami sebagai penyelenggara juga akan berkomitmen netral," katanya.
Baca juga: Bawaslu sebut 16 provinsi rawan pada Pemilu
Baca juga: Bawaslu Cianjur tangani dua kasus ASN tidak netral
