DPRD Jabar minta Pemprov perhatikan kondisi tugu batas

Bandung (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanagara meminta Pemprov Jawa Barat untuk memperhatikan kondisi tugu batas karena keberadaannya kini berdampak pada kesadaran masyarakat akan nilai-nilai kejawabaratan.

"Kami kemarin sudah melakukan agenda reses masyarakat ada yang tidak tahu, bahwa daerahnya termasuk daerah Provinsi Jawa Barat. Mereka sangka (daerahnya) adalah Jakarta Timur," kata Irfan Suryanagara saat memberikan sambutan pada acara Pra Musrenbang Kewilayahan Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung, Senin.

Padahal, kata dia, Depok, Bekasi dan Bogor adalah penghasil PAD terbesar di Jawa Barat.

Irfan mengatakan, pembangunan tugu batas sudah direncanakan sejak dulu dan hal ini bertujuan untuk melahirkan rasa dan nilai nilai kejawabaratan kepada masyarakat.

"Kita sudah buat di beberapa tempat sehingga orang tahu untuk melihat Jawa Barat. Sehingga timbul rasa kejawabaratannya" kata dia.

Pada acara tersebut pihaknya juga meminta kepada pemerintah provinsi untuk memperhatikan skala prioritas perencanaan pembangunan daerah.

"Untuk saat ini percepatan di sektor pendidikan dan kesehatanjauh lebih panting untuk Jawa Barat,"

Menurut dia kebutuhan infrastruktur pendidikan dan kesehatan di Jawa Barat saat ini masih kekurangan dan mengharuskan masyarakat menyebrang ke daerah lain untuk mengakses fasilitas pendidikan.

"Saya ingin menitipkan pembangunan Cirebon dan Tasikmalaya itu harus demikian menarik, Supaya masyarakat di wilayah tersebut tidak usah berangkat ke luar daerah untuk mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan," kata dia.

"Maka di Cirebon dan Tasikmalaya harus ada universitas yang bagus, rumah sakit yang bagus dan tempat pelayanan masyarakat yang baik," kata dia.

Selain di Tasikmalaya dan Cirebon, hal serupa juga terjadi di Kota Depok.

Baca juga: DPRD Jabar mendorong pemprov lahirkan Raperda RP3KP

Irfan menyatakan saat ini di Kata Depok hanya terdapat 14 Sekolah Menengah Atas (SMA). Jum|ah itu belum sesuai dengan kebutuhan.

"Di Depok SMA hanya ada 14, seharusnya ada 25. Ini harus menjadi pemikiran kepala dinas pendidikan. Jangan hanya alokasi anggaran digunakan untuk alat peraga, edubox, harusnya sekolah dulu dibuat. Karena SMA kewenangannva ada di Pemerintah Provinsi," katanya.

Akibal kurangnya Jumlah sekolah mengah atas hal tersebut memaksa masyarakat Depok menyekolahkan anaknya ke Jakarta.

"Sehingga akibat kekurangan ini, kasihan anak anak di Depok harus menyeberang ke Jakarta," ujarnya.

"Saya harapkan pertama akses pendidikan yaiku SMA di Kota Depok harus segera diwujudkan selayak-layaknya," lanjut Irfan.

Baca juga: Pelaksanaan UNBK-USBN SMAN 1 Cileunyi diapresiasi DPRD Jabar

Baca juga: DPRD Jabar meminta BPSK harus perbanyak sosialisasi ke masyarakat