Garut (Antaranews Jabatr) - Wakil Bupati Garut Helmi Budiman menyatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan kompensasi untuk warga yang terdampak pembangunan reaktifasi kereta api di Kabupaten Garut, sementara pemerintah daerah tidak menyiapkan dana kompensasi.
"Kompensasi pernah dibicarakan, pernah disampaikan oleh PT KAI atau Pak Gubernur," kata Helmi Budiman kepada wartawan di Pendopo Kabupaten Garut, Rabu.
Ia menuturkan rencana pengaktifan kembali jalur rel kereta api Stasiun Cibatu-Garut itu merupakan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama PT KAI.
Program itu sudah dibahas bersama, termasuk masalah penanganan warga yang tinggal di lahan milik PT KAI akan menjadi perhatian pemerintah provinsi.
Pemerintah Kabupaten Garut saat ini belum dapat mengalokasikan anggaran untuk mendukung program pengaktifan kembali jalur kereta api tersebut.
"Pemda bukan masalah bisa tidak bisa (menyiapkan anggaran) tapi lihat dulu mekanismenya," katanya.
Ia mengungkapkan Gubernur Jawa Barat sedang mempersiapkan persoalan kompensasi tersebut, untuk hasilnya pemerintah daerah belum mendapatkan informasi.
"Yang memutuskan (kompensasi) gubernur, kita belum dikasih tahu hasil keputusannya," katanya.
Sebelumnya Provinsi Jawa Barat dan PT KAI telah melakukan persiapan untuk pengaktifan kembali jalur rel kereta api jurusan Stasiun Cibatu-Garut.
Rencana pembangunan kereta api itu akan berdampak terhadap banyak warga yang menempati lahan milik PT KAI
Sejumlah warga yang menolak pengaktifan kereta api menuntut keadilan kepada pemerintah termasuk masalah kompensasi.
