Kuningan jamin penyaluran bantuan pangan 2026 tepat sasaran

Cirebon (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, menjamin penyaluran bantuan pangan pada 2026 tepat sasaran karena didasarkan pada hasil analisis kerawanan pangan dan gizi yang dilakukan secara menyeluruh.

Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar di Kuningan, Senin, mengatakan intervensi pangan dan gizi yang dijalankan pemerintah daerah disusun berdasarkan data lapangan agar manfaatnya diterima kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Pada 2026, program bantuan pangan menyasar 100 keluarga penerima manfaat yang terdiri atas 56 keluarga di Desa Karangmuncang dan 44 keluarga di Desa Babakanjati, Kabupaten Kuningan,” katanya.

Menurut dia, persoalan pangan dan gizi perlu ditangani secara serius karena berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia serta masa depan daerah.

"Masalah pangan dan gizi tidak hanya menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menentukan kualitas generasi yang akan datang," katanya.

Ia menuturkan pemerintah daerah terus memperkuat upaya pencegahan stunting melalui berbagai program yang menyasar kelompok rentan, khususnya ibu hamil dan balita.

Kekurangan gizi, kata Bupati, dapat menghambat tumbuh kembang anak dan berpengaruh terhadap kualitas generasi pada masa mendatang.

"Kami tidak ingin ada potensi anak-anak di Kuningan yang hilang akibat persoalan pangan dan gizi yang sebenarnya dapat dicegah," ujarnya.

Dian juga mengajak para ibu untuk meningkatkan perhatian, terhadap kesehatan keluarga dan pemenuhan kebutuhan gizi anggota keluarga.

Ia menilai keluarga yang sehat dan kuat, menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Diskatan) Kabupaten Kuningan Wahyu Hidayah mengatakan penetapan penerima bantuan. dilakukan berdasarkan hasil analisis Vulnerability and Food Security Analysis (VFSA).

Ia menyampaikan metode tersebut memetakan tingkat kerentanan pangan dan gizi dengan mempertimbangkan berbagai indikator, mulai dari tingkat kemiskinan, akses pangan, pola konsumsi, hingga kondisi kesehatan lingkungan.

"Data hasil analisis menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan sasaran intervensi sehingga bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran," ucap dia.