Kabupaten Cianjur minta masyarakat kenali LPK resmi untuk hindari TPPO

Cianjur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, meminta masyarakat dapat mengenali Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) resmi agar terhindar dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang masih marak terjadi di Cianjur.

Wakil Bupati Cianjur Ramzi di Cianjur, Senin, mengatakan selama ini kasus TPPO yang menimpa masyarakat setempat karena tergiur dengan janji manis gaji besar penempatan layak dari LPK bodong atau perusahaan jasa yang bisa menempatkan korban di dalam dan luar negeri.

Sehingga untuk mencegah hal tersebut, pemerintah daerah menyediakan lapangan pekerjaan untuk pemuda dan masyarakat dengan cara bekerja sama dengan beberapa lembaga resmi yang diakui pemerintah dan memiliki kekuatan hukum tetap dalam menyalurkan tenaga kerja di dalam hingga luar negeri.

"Kami mendukung dan menjalin kerja sama dengan LPK resmi yang ada di Cianjur mulai dari pelatihan hingga penempatan tenaga kerja yang jelas di dalam hingga luar negeri, ini harus menjadi patokan bagi masyarakat pencari kerja," katanya.

Dia mengatakan dalam catatannya di Cianjur banyak terdapat LPK yang sangat kredibel dan terpercaya menjalankan tugasnya hingga menjamin peserta didiknya mendapatkan posisi sesuai kemampuan, dimana hal tersebut ditunjang kepercayaan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Keberadaan LPK tersebut dapat dimanfaatkan calon pencari kerja guna mengasah keahlian dan keterampilan diri sehingga dapat bersaing guna mendapatkan posisi yang dinginkan sesuai dengan gaji yang diharapkan di dalam atau luar negeri.

Sehingga bagi masyarakat yang hendak mencari LPK atau perusahaan jasa penyaluran tenaga kerja resmi dapat mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Cianjur, guna memastikan legalitas-nya sebelum terjebak dengan janji manis oknum atau perusahaan jasa ilegal.

"Kami berharap masyarakat lebih cerdas, ketika hendak mencari lembaga keterampilan yang dapat menyalurkan mereka ke perusahaan yang dituju baik dalam maupun luar negeri, jangan lagi percaya pada LPK bodong yang masih banyak beroperasi," katanya.

Dia menegaskan selama ini kasus TPPO yang menimpa masyarakat pencari kerja terutama di Cianjur adalah mereka yang berangkat sendiri atau ilegal, sedangkan jalur resmi masih terbuka luas termasuk mendapat dukungan dari kementerian bekerja sama dengan pemerintah daerah.