Bandung (Antaranews Jabar) - Sekda Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mendorong Pemkab Majalengka untuk segera menyelesaikan pencairan bantuan keuangan sebesar Rp70 miliar untuk pembangunan Jalan Lingkar Kertajati yang akan menjadi akses masyarakat.?
"Konsentrasi kami ke sana, kalau ini harus segera diselesaikan karena menyangkut kepentingan masyarakat. Jika administrasinya sudah siap Pemkab Majalengka harus segera mengajukan pencairan," kata Iwa Karniwa, di Bandung, Rabu.
Menurut dia Pemprov Jawa Barat juga akan mengiringi langkah korporasi di lapangan dengan menggelar sejumlah rapat koordinasi dengan sejumlah pihak terkait akses, fasilitas penunjang hingga kondisi keamanan.
"Jadi ada yang bersifat terbuka dan tertutup tapi kami sudah ada solusinya. Namun yang jadi penekanan adalah akses untuk masyarakat harus diselesaikan," kata dia.
Akses Jalan Lingkar Kertajati ini terkait dengan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), di Kabupaten Majalengka dan jalan tersebut akan membuka peluang bagi perekonomian di wilayah utara, terutama wilayah perbatasan antara Majalengka, Sumedang, dan Indramayu.
Selain itu, ketika Bandara Internasional Jawa Barat ini resmi beroperasi maka jalur lingkar utara bandara ini akan membuka peluang investasi lokal maupun internasional.
Sementara itu, PT BIJB selaku pengelola Bandara Internasional Jawa Barat juga sedang fokus menggarap pembangunan aksebilitas menuju Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, yakni jalan non tol.
Dirut PT BIJB Virda Dimas Eka Putra menargetkan pembangunan tersebut bisa rampung seiring beroperasinya bandara tersebut atau direncanakan jalan non-tol ini bisa selesai pada Mei 2018.
Virda menjelaskan, jalan non-tol yang langsung menghubungkan jalur arteri Kabupaten Majalengka saat ini tengah dikebut pengerjaannya walaupun sempat terkenda faktor cuaca yakni hujan.
Adapun pelaksana pembangunan fisik jalan sepanjang 1,8 km tersebut dilakukan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Untuk jalan masuk (non tol), itu ditargetkan Mei 2018 ini selesai. Kita dari internal selalu koordinasi dengan pihak luar terkait kesiapan bandara untuk non tol ini," kata Virda.
