Kejari pastikan penanganan perkara Perumda BPR Cirebon tetap berjalan

Cirebon (ANTARA) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon, Jawa Barat, memastikan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Perumda BPR Cirebon tetap berjalan, meskipun izin usaha bank tersebut telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Cirebon Roy Andhika Stevanus Sembiring di Cirebon, Selasa, mengatakan pencabutan izin usaha bank tersebut sejak 9 Februari 2026, tidak berpengaruh terhadap proses hukum yang sedang ditangani kejaksaan.

“Proses penegakan hukum itu ranah yang berbeda, sehingga pencabutan izin usaha BPR tidak mempengaruhi penanganan perkara di kejaksaan,” katanya.

Ia menyampaikan perkara Perumda BPR Cirebon hingga kini masih berjalan, serta kejaksaan masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Penanganan perkaranya masih berjalan dan saat ini kami menunggu hasil audit dari BPK,” ujarnya.

Roy menjelaskan Kejari Kota Cirebon juga terus melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait, perkembangan penanganan perkara tersebut.

Menurut dia, pencabutan izin usaha BPR tersebut oleh OJK merupakan ranah administrasi sektor keuangan yang terpisah dari proses hukum pidana.

“Kalau pencabutan izin itu ranah OJK, sementara proses hukum merupakan kewenangan kejaksaan,” ujarnya.

Menurut dia, pihaknya belum memantau secara rinci perkembangan setelah pencabutan izin usaha, termasuk terkait pengelolaan manajemen dan administrasi BPR tersebut.

Kendati demikian, Roy memastikan perkara Perumda BPR Cirebon telah masuk ke tahap penyidikan dengan dugaan tindak pidana korupsi.

“Secara garis besar, perkara ini dugaan korupsi dan sudah naik ke tahap penyidikan,” tuturnya.

Pihaknya menegaskan komitmennya untuk menangani perkara tindak pidana korupsi tersebut secara profesional, transparan, dan akuntabel.

“Untuk detail materi perkara, nanti kami koordinasikan terlebih dahulu dengan penyidik,” ucap dia.

Sebelumnya pada Oktober 2025, Kejari Kota Cirebon mengembalikan sekitar Rp3,5 miliar kepada BPR Bank Cirebon. Dana tersebut berasal dari pengembalian bertahap nasabah kredit macet, yang ditemukan dalam penyelidikan 2024.

Selain itu, pihak kejaksaan menyita sekitar Rp1,04 miliar dari hasil penyelidikan dan menempatkannya di rekening penitipan sebagai barang bukti.