Bupati Garut: RKPD 2027 harus jadi landasan kuat untuk pembangunan

Garut (ANTARA) - Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyatakan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 Kabupaten Garut, Jawa Barat hasilnya harus menjadi landasan kuat arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang merata untuk kepentingan masyarakat luas.

"RKPD 2027 harus menjadi landasan yang kuat untuk mewujudkan visi 'Garut Hebat dan Berkelanjutan'," kata Bupati saat pertemuan dengan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD di aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Garut, Kamis.

Ia menuturkan, Pemerintah Kabupaten Garut secara resmi memulai tahapan penyusunan RKPD Tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD yang melibatkan unsur satuan kerja perangkat daerah, pelaku usaha, akademisi, dan DPRD Garut.

Forum tersebut, kata dia, merupakan langkah krusial untuk menghimpun aspirasi masyarakat sebelum melangkah ke tahapan musyawarah rencana pembangunan dengan penekanan pada RKPD yakni harus menjadi landasan kuat untuk mewujudkan visi "Garut Hebat dan Berkelanjutan".

"Forum pembentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan, apa yang disepakati dalam forum ini akan menjadi landasan pada seluruh tahapan perencanaan selanjutnya," katanya.

Ia mengatakan, tahun 2027 Pemkab Garut menetapkan tema pembangunan "Pemerataan Akses Layanan Dasar dan Peningkatan Produktivitas Daerah" tema tersebut sebagai respons atas tantangan objektif yang dihadapi daerah mulai dari kesejahteraan masyarakat hingga daya saing wilayah.

Visi pembangunan Garut, kata dia, memiliki makna bahwa pembangunan harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, serta dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkeadilan antar wilayah.

"Buat kita ini harus melakukan tindakan-tindakan segera, tapi terukur efektif, efisien, dan jelas," katanya.

Kepala Bappeda Kabupaten Garut, Natsir Alwi mengatakan, sejumlah isu strategis yang menjadi fokus di tahun 2027 di antaranya pemenuhan layanan dasar sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Selanjutnya tata kelola pemerintahan yang mewujudkan birokrasi profesional, inovatif, adaptif, dan bersih, kemudian penguatan ekonomi yang fokus pada sektor unggulan yang berkelanjutan, serta ketahanan fiskal yang mengantisipasi terhadap keterbatasan kapasitas fiskal daerah.

Natsir menyampaikan, tindak lanjut dari forum ini yakni perangkat daerah di Kabupaten Garut tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan berkewajiban untuk menyempurnakan rancangan kerjanya masing-masing dengan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027.

"Guna menyelaraskan usulan pembangunan dari desa dan kelurahan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2027," katanya.