Disdukcapil Garut optimalkan "Pajero" untuk layanan ODGJ

Garut (ANTARA) - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Garut, Jawa Barat mengoptimalkan program Pelayanan Administrasi Kependudukan Jemput ke Rorompok (Pajero) yang salah satu sasarannya melayani orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) di rumahnya langsung.

"Kita ada program Pajero, jadi petugas nanti akan datang ke rumah warga, salah satu sasarannya melayani administrasi kependudukan ODGJ," kata Kepala Disdukcapil Kabupaten Garut Rena Sudrajat di Garut, Jumat.

Ia menuturkan, Disdukcapil Garut saat ini terus berupaya memaksimalkan pelayanan publik agar semua elemen masyarakat tertib administrasi kependudukan.

Administrasi kependudukan bagi ODGJ itu, kata dia, penting, terutama mereka yang ingin mendapatkan pelayanan pengobatan ke rumah sakit jiwa maupun daftar kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Pelayanan ini penting bagi mereka karena nanti juga perlu, salah satunya untuk berobat ke rumah sakit jiwa, dan itu butuh KTP dan KK," katanya.

Ia mengatakan, Bupati Garut menginstruksikan melalui program Pajero untuk bisa menyentuh masyarakat di berbagai pelosok, dan melayani masyarakat rentan, tidak hanya ODGJ, tapi juga disabilitas, dan lanjut usia.

"Masyarakat rentan itu kan kesulitan jika harus datang ke kantor, makanya kita lakukan jemput bola datang langsung ke rumahnya," kata Rena.

Ia mengungkapkan, selama ini sudah beberapa kali memberikan pelayanan pencatatan administrasi kependudukan bagi masyarakat yang dinyatakan ODGJ.

Keberadaan mereka, kata dia, ada yang dikurung oleh keluarganya di rumah, ada juga yang berkeliaran di lingkungan kampungnya sehingga cukup kesulitan untuk dibawa ke kantor tempat pelayanan pencatatan kependudukan.

Adanya program Pajero itu, lanjut dia, memudahkan masyarakat rentan, khususnya ODGJ karena prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama apalagi yang bersangkutan tidak bisa diarahkan saat akan dipotret atau sidik jari dan rekam mata.

"Terkadang kita kerja sama dengan keluarganya, pihak keluarga bertanggung jawab membujuknya, bahkan melibatkan pemerintah desa, RT, RW untuk perekamannya," kata Rena.