“Kami ingin rantai pasoknya jelas dan terukur. Karena itu kami mendorong pembentukan Satgas MBG Daerah untuk menyusun roadmap pasokan, dari kebutuhan dapur hingga ketersediaan bahan pangan lokal,” jelasnya.
Ia menilai pendekatan tersebut sejalan dengan arahan pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Barat agar Program MBG menjadi penggerak ekonomi rakyat dan bukan hanya program konsumsi.
Pihaknya akan menjaga akuntabilitas dengan mengembangkan dasbor MBG yang dapat diakses publik, sehingga setiap dapur dapat melaporkan menu harian, nilai gizi, hingga dokumentasi makanan yang disajikan.
