Bandung (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menegaskan lembaga legislatif memiliki peran strategis dalam memastikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 benar-benar berpihak pada kebutuhan dasar warga masyarakat.
Ono mengungkapkan tahun anggaran 2026 tidak bisa diperlakukan sebagai rutinitas administratif semata.
"Kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya menuntut DPRD di semua tingkatan agar lebih cermat mengawal setiap rupiah anggaran," kata Ono dalam Bimtek legislator dari PDIP se-Jabar di Bandung, Senin.
Lebih lanjut, Ono menyebutkan APBD 2026 harus diarahkan pada program-program yang langsung menopang kepentingan publik, mulai dari pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, hingga penanganan stunting.
Akses kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, ditekankan sebagai prioritas yang tidak boleh ditawar.
"Kita menghadapi situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja. Maka DPRD harus memastikan program yang mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, membuka pekerjaan, serta meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan benar-benar teranggarkan,” katanya.
Ono menambahkan APBD tidak seharusnya berhenti sebagai daftar program, tetapi menjadi instrumen nyata untuk memperkuat kesejahteraan warga. Karena itu, legislator di seluruh kabupaten dan kota musti ikut memperketat fungsi legislasi dan pengawasan.
"Hal-hal mendasar itu harus dipastikan melalui legislasi yang responsif dan pengawasan yang tajam agar kebijakan anggaran berjalan efektif untuk masyarakat," ujarnya.
