Cirebon (ANTARA) - Komisi III DPRD Kota Cirebon, Jawa Barat mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi bantuan perbaikan rumah ambruk bagi warga di daerah tersebut yang saat ini masih menunggu pencairan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon Yusuf dalam keterangannya di Cirebon, Rabu, mengatakan pihaknya sudah melaksanakan rapat kerja bersama instansi terkait untuk membahas perkembangan program tersebut.
Menurut dia, sejauh ini tidak ada hambatan berarti dalam pelaksanaan program tersebut sehingga bantuan ini seharusnya dapat segera direalisasikan.
Bantuan perbaikan rumah ambruk, kata dia, sudah masuk dalam pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Cirebon Nomor 86 Tahun 2023.
Pihaknya pun sudah rutin membicarakan hal tersebut, dengan unsur pemerintah daerah agar program ini bisa direalisasikan segera.
“Kami sudah intens membahasnya dengan dinas terkait. Jadi, bisa diselesaikan. Bulan Desember (2025), sudah harus beres,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Fitrah Malik menyampaikan dalam Perwal Nomor 86 Tahun 2023, disebutkan bahwa bantuan rumah ambruk ditetapkan sebagai program sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
Dengan demikian, kata dia, pelaksanaan bantuan pada tahap sebelumnya juga tidak menimbulkan persoalan karena tidak ada temuan dari BPK RI.
Fitrah menyarankan pemerintah daerah, untuk segera mencairkan bantuan tahap kedua dan ketiga karena alokasi anggaran masih mencukupi.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cirebon Santi Rahayu menyampaikan untuk program bantuan rumah ambruk tahap kedua, pihaknya telah menerima 120 proposal dan kini menunggu kelengkapan administrasi.
Ia menyampaikan untuk tahap ketiga, pihaknya menghimpun 106 proposal yang sedang diverifikasi dan divalidasi di lapangan.
“Dari proposal yang masuk, saat ini kami melakukan survei lapangan terlebih dahulu,” ujarnya.
Pihaknya memastikan mekanisme penganggaran tetap mengikuti alur yang berlaku, serta akan menindaklanjuti percepatan realisasi bantuan.
