Cirebon (ANTARA) - Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat, menegaskan pemenuhan alokasi wajib sektor pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama dalam penyusunan APBD 2026 untuk menjaga kualitas layanan dasar masyarakat.
“Dua hal tersebut menjadi prioritas, dan kami sudah sampaikan dalam rapat paripurna bersama legislatif pada agenda persetujuan Rancangan APBD 2026,” kata Wali Kota Cirebon Effendi Edo di Cirebon, Sabtu.
Ia menyebut pemenuhan alokasi kedua sektor itu merupakan kewajiban pemerintah daerah, dalam menyediakan layanan yang menyentuh langsung kebutuhan warga.
Menurut dia, pembahasan anggaran mulai dari KUA-PPAS hingga persetujuan Rancangan Perda berjalan intensif melalui kerja komisi dan rapat penyelarasan bersama eksekutif.
Ia memastikan setiap masukan dan koreksi DPRD, menjadi bagian penting untuk menyempurnakan struktur anggaran agar lebih efisien dan tepat sasaran.
“Saat ini, seluruh tahapan dapat kami selesaikan tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan, berkat kolaborasi dengan DPRD,” ujarnya.
Edo menjelaskan Rancangan APBD 2026, merupakan dokumen strategis yang mengarahkan pembangunan daerah berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan visi jangka menengah Kota Cirebon.
Anggaran tersebut, kata dia, menjaga momentum pemulihan ekonomi sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan berkelanjutan melalui penguatan sektor prioritas.
Selain itu, pihaknya turut memberi perhatian pada pengembangan sektor perdagangan dan jasa serta peningkatan kapasitas UMKM melalui digitalisasi, perluasan pasar, hingga akses pembiayaan.
“Kemudian, potensi sejarah, seni, dan kuliner khas Cirebon akan terus didorong untuk meningkatkan daya saing ekonomi kreatif dan pariwisata daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan reformasi birokrasi menjadi salah satu fokus untuk memperkuat kinerja perangkat daerah agar pelayanan publik lebih cepat dan profesional.
