Kota Cirebon segarkan birokrasi untuk efektivitas kinerja

Cirebon (ANTARA) - Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat, melakukan penyegaran birokrasi melalui pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan puluhan pejabat guna meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan daerah.

Wali Kota Cirebon Effendi Edo di Cirebon, Senin, mengatakan hal tersebut merupakan upaya memperkuat organisasi dan memastikan birokrasi berjalan lebih optimal dalam mendukung pembangunan daerah.

Ia menuturkan sebanyak 80 Pegawai Negeri Sipil (PNS) resmi menempati jabatan baru dalam pelantikan yang digelar di Lapangan Upacara Setda Kota Cirebon, Jalan Siliwangi.

Pelantikan itu, kata dia, mencakup pengangkatan satu pejabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda), rotasi 10 pejabat pimpinan tinggi pratama, promosi empat pejabat pimpinan tinggi pratama, serta rotasi dan promosi pada level administrator dan pengawas.

“Terdapat pula 18 pejabat yang dikukuhkan kembali dalam jabatannya, sebagai bagian dari penataan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon,” katanya.

Menurut Edo, perubahan struktur jabatan tersebut dapat meningkatkan efektivitas birokrasi agar mampu menjawab tantangan pembangunan daerah.

"Sebagai organisasi pemerintah, kami memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap posisi diisi oleh individu yang tepat, dengan kualifikasi yang relevan, agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara terukur," ujarnya.

Ia memastikan seluruh proses penempatan pejabat dilakukan berdasarkan sistem merit melalui evaluasi objektif terhadap kompetensi, kinerja, kualifikasi, dan integritas aparatur sipil negara (ASN).

Penerapan sistem merit ini, kata Edo, merupakan komitmen untuk menjaga profesionalisme birokrasi agar terhindar dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Ia pun mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar segera beradaptasi, memahami tugas pokok dan fungsi, serta bekerja cepat dengan pendekatan berbasis data.

Ia menegaskan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjalankan roda pemerintahan daerah, mengingat tantangan birokrasi tidak dapat diselesaikan secara parsial.

"Bangun komunikasi yang aktif dengan unit kerja lain agar kebijakan yang diambil terintegrasi dan berdampak luas bagi masyarakat," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia menekankan pula tidak akan mentolerir segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

“Khusus kepada Sekda yang baru dilantik, saya tekankan peran strategis sebagai koordinator birokrasi untuk memastikan seluruh perangkat daerah berjalan selaras dalam satu visi serta menjaga efisiensi penggunaan anggaran,” katanya.