Jakarta (ANTARA) - Pengamat pasar uang Ariston Tjendra mengatakan rupiah masih dibayangi sentimen negatif dari dalam negeri terkait pelonggaran moneter atau pemangkasan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI).
“Isu pelonggaran ini masih akan menekan rupiah terhadap dolar AS (Amerika Serikat) selama beberapa waktu ke depan,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.
Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Oktober 2025 yang berlangsung pada Selasa (21/10) dan Rabu ini memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate tetap berada pada level 4,75 persen.
Suku bunga deposit facility diputuskan untuk tetap pada level 3,75 persen. Begitu pula suku bunga lending facility yang diputuskan untuk tetap pada level 5,5 persen.
Meskipun mengalami tekanan dari domestik, sentimen terhadap dolar AS sendiri dinilai tak begitu bagus seiring shutdown pemerintah AS, pertikaian dagang Negeri Paman Sam dengan China masih berlangsung, serta isu pemangkasan suku bunga The Fed.
“Ini bisa membantu menahan pelemahan rupiah terhadap dolar AS,” ujar dia.
Mengutip Anadolu, penutupan pemerintah AS telah memasuki hari ke-23, seiring Senat AS dari Partai Demokrat pada Kamis (23/10) menolak rancangan undang-undang (RUU) yang didukung Partai Republik. RUU tersebut akan memberikan gaji kepada anggota militer aktif dan pegawai federal penting lainnya yang tetap bertugas selama penutupan pemerintah.
Dengan perolehan suara 54-45, Senat tak mengajukan penutupan pada mosi untuk melanjutkan Undang-Undang Shutdown Fairness Act, yang disponsori oleh Senator Ron Johnson. RUU tersebut membutuhkan 60 suara untuk dapat dilanjutkan.
Penutupan pemerintah, yang merupakan penutupan terpanjang kedua dalam sejarah AS, dimulai pada 1 Oktober setelah negosiasi mengenai prioritas pengeluaran federal gagal. Ribuan pegawai federal sejak itu telah dirumahkan, atau bekerja tanpa gaji, sementara layanan pemerintah telah dikurangi atau ditangguhkan.
Terkait pertikaian dagang, berdasarkan laporan dari ANTARA Beijing, Presiden AS Donald Trump dilaporkan akan bertemu bertemu dengan Presiden China Xi Jinping dalam Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) pada 31 Oktober - 1 November 2025 di Korea Selatan.
