Jakarta (ANTARA) - Sejumlah pemberitaan di bidang ekonomi mewarnai Minggu (27/9/2025), mulai dari pemerintah mewajibkan dapur program makan bergizi gratis (MBG) miliki sertifikat, hingga Shell Indonesia bantah PHK pegawai karena kebijakan impor BBM.
1. Cegah keracunan, Menko Zulhas wajibkan dapur MBG miliki SLHS
Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pengelola dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki sertifikat laik higienis dan sanitasi (SLHS) untuk mencegah terulangnya insiden keracunan MBG.
Baca selengkapnya di sini
2. Shell Indonesia bantah PHK pegawai karena kebijakan impor BBM
Shell Indonesia membantah kabar ihwal pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai yang dikaitkan dengan kebijakan impor bahan bakar minyak (BBM) di tengah-tengah kelangkaan BBM SPBU swasta.
Baca selengkapnya di sini
3. PPN DTP Perumahan 2026 dinilai beri kepastian kepada pengusaha
CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda menilai penerapan kembali insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100 persen untuk sektor properti pada tahun 2026 mendorong kepastian bisnis bagi para pengembang perumahan.
Baca selengkapnya di sini
4. Wamenaker: Sensus ekonomi berperan dalam pembangunan ketenagakerjaan
Wakil Menteri Keteneagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan pelaksanaan sensus ekonomi dan statistik memiliki peran penting dalam proses perencanaan dan pembangunan ketenagakerjaan yang lebih baik.
Baca selengkapnya di sini
5. Industri harapkan moratorium kenaikan CHT tiga tahun ke depan
Industri hasil tembakau mengharapkan pemerintah melakukan moratorium kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) selama tiga tahun ke depan setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak ada kenaikan CHT atau cukai rokok pada 2026.
Baca selengkapnya di sini
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemarin, dapur MBG wajib SLHS hingga Shell bantah PHK pegawai
