Ia menyebut berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), warga sangat miskin (desil satu) di Kuningan tercatat 51.806 KK atau 156.605 jiwa, sementara kategori miskin (desil dua) mencapai 44.600 KK atau 141.544 jiwa.
Oleh karena itu, kata dia, distribusi bantuan berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dilakukan bersama BNI agar seluruh penerima manfaat PKH dan BPNT segera mendapatkan haknya sesuai alokasi.
Kepala Cabang BNI Kuningan Luki Perdana menyebut alokasi tambahan bantuan itu senilai Rp18 miliar, diluar anggaran existing sekitar Rp50 miliar yang telah beredar di Kuningan.
“Penyaluran harus tuntas sebelum 2 Oktober 2025. Ke depan, kami merancang penyaluran terintegrasi dengan koperasi lokal agar penerima sekaligus menjadi anggota koperasi dan mendorong UMKM pangan daerah,” tuturnya.
