Kota Sukabumi (ANTARA) - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat menindaklanjuti permasalahan kewilayahan di Sukabumi seperti adanya usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Sukabumi Utara dan aspirasi sejumlah kecamatan di Kabupaten Sukabumi bergabung ke Kota Sukabumi.
Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Sukabumi, Jawa Barat, Rabu, menginformasikan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati beserta delegasi serta Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat Faiz Rahman berkunjung ke Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Pemerintah Kota Sukabumi pada Selasa (23/9) membahas permasalahan kewilayahan Sukabumi.
"Kami dalam rangka survei mengenai beberapa kecamatan yang mau (bergabung) dengan Kota Sukabumi, dengan alasan administratif. Nanti kami akan kaji aturan dan usulan, kami minta tempo. Kemudian wali kota, bupati dan gubernur bersama kami nanti juga berdiskusi," kata Sekretaris Komisi I DPRD Jawa Barat Memo Hermawan.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati dan delegasi saat bertemu dengan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki, Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana, Ketua Komisi I DPRD Kota Sukabumi Kamal Suherman, dan Sekretaris Daerah Kota Sukabumi Andang Tjahjandi, menjelaskan audiensi tersebut adalah tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya di DPRD Provinsi Jawa Barat mengenai usulan pembentukan DOB Sukabumi Utara dan aspirasi penggabungan beberapa kecamatan di Kabupaten Sukabumi ke Kota Sukabumi, yang perlu dipetakan secara mendalam.
Ia menyampaikan baik pemekaran atau penggabungan wilayah harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
DPRD Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa seusai audiensi ini akan membuat kajian mengenai rencana pemekaran dan penggabungan wilayah tersebut.
Sementara itu Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa Barat Faiz Rahman, yang ikut menghadiri audiensi mengatakan proses pemekaran wilayah dan penyesuaian batas administrasi saat ini masih menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait moratorium pemekaran daerah.
"Pemerintah provinsi siap memfasilitasi komunikasi, kajian akademis, dan koordinasi lintas pihak agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik. Kami akan terus mengawal dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat. Semua proses harus melalui tahapan yang terukur dan akuntabel," katanya.
