Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pihaknya ingin mereformasi sistem pembangunan perumahan di wilayahnya agar lebih berpihak kepada masyarakat miskin dan tidak lagi sarat kepentingan elite maupun praktik gratifikasi.
"Setiap keuntungan yang diperoleh pengembang, harus ada bagian yang dikembalikan untuk rakyat. Minimal bangun satu atau dua kampung layak huni untuk warga miskin," ujar Dedi dalam peluncuran Program Penguatan Ekosistem Perumahan bertajuk 'Imah Merenah, Hirup Tumaninah' dan Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Sabuga Bandung, Kamis malam.
Dedi menyoroti pola pembangunan perumahan yang cenderung eksklusif dan hanya menguntungkan segelintir pihak, tanpa memperhatikan keadilan sosial.
Dedi mencontohkan kasus di Bekasi dan Karawang, di mana kawasan elit terus tumbuh, sementara warga sekitar masih tinggal di lingkungan kumuh.
"Saya turun langsung ke Karawang, bersihkan bangunan liar pakai alat berat. Lalu bupati siapkan anggaran, rumah warga kita bangun. Tidak boleh rakyat kecil hidup berdampingan dengan rumah mewah tanpa keadilan," ujarnya.
Dedi juga menyoroti lemahnya tata kelola di sektor perumahan, termasuk praktik kontraktor dan mandor nakal yang merugikan tukang dan pedagang kecil, karenanya dia menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam rantai pembangunan.
Lebih lanjut, pembangunan perumahan menurutnya harus mengedepankan prinsip ramah lingkungan dan sesuai karakteristik wilayah.
