Cirebon (ANTARA) - Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat memprioritaskan realisasi program rumah tidak layak huni (rutilahu) sebagai salah satu agenda utama pembangunan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat prasejahtera.
Wali Kota Cirebon Effendi Edo di Cirebon, Rabu, mengatakan saat ini bantuan perbaikan rumah melalui program tersebut sudah menyasar untuk 22 kepala keluarga (KK).
Rinciannya, kata dia, terdiri atas 11 unit yang diperbaiki secara total dan 11 lainnya menerima bantuan stimulan untuk perbaikan ringan.
“Program rutilahu kami jadikan prioritas karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Rumah yang layak adalah awal dari kehidupan yang lebih sejahtera,” katanya.
Ia menjelaskan program ini tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan di Kota Cirebon.
Menurut Edo, kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga zakat yakni Baznas, serta dukungan dari pemerintah provinsi maupun pusat diperlukan agar pelaksanaan program berjalan lebih luas dan berkelanjutan.
Edo pun meminta camat dan lurah untuk proaktif dalam memverifikasi dan memperbarui data calon penerima bantuan, agar penyaluran tepat sasaran dan sesuai kondisi lapangan.
“Kita tidak bisa hanya menunggu. Kita harus jemput bola, pastikan data akurat, dan bantuan sampai ke yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Sementara itu Ketua Baznas Kota Cirebon Hamdan mengatakan lembaganya hadir sebagai mitra strategis pemerintah daerah, dalam mempercepat program-program sosial kemasyarakatan.
“Baznas ikut terlibat langsung dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui program-program seperti rutilahu ini,” katanya.
Ia berharap kolaborasi dengan pemerintah kota dapat terus ditingkatkan, agar semakin banyak warga yang merasakan manfaat nyata dari program tersebut.
“Melalui prioritas program rutilahu, kami ingin memastikan setiap warga memiliki tempat tinggal yang aman, sehat, dan mendukung kehidupan yang lebih baik,” ucap dia.
