BPK Periksa Belanja Modal PON XIX/2016

Antarajabar.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat telah menuntaskan pemeriksaan laporan keuangan belanja modal Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 Jawa Barat.
        
"BPK sudah beberapa pekan memeriksa terkait perbaikan internal Pemprov, di mana salah satu sampel pemeriksaan adalah belanja modal PON 2016," kata Iwa Karniwa usai melakukan rapat dengan BPK di Gedung Sate Bandung, Selasa.
        
Ia menjelaskan subtansi pemeriksaan belanja 2016 yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Jawa Barat sudah selesai. "Sehingga posisi kami menunggu hasil pemeriksaan tersebut," kata dia.
        
Menurut dia, untuk belanja modal PON menjadi salah satu sampel yang diperiksa karena dalam APBD Jabar 2016 termasuk salah satu pos pembiayaan yang anggarannya besar dan pemeriksaan dilakukan ke Dinas Pemukiman dan Perumahan terkait pembangunan venue, lalu ke Dinas Olahraga dan Pemuda.
        
"Jadi yang ditangani Disorda adalah soal pembelian peralatan. BPK secara umum akan memberikan masukan dalam Laporan Hasil Pemeriksaannya nanti," kata dia.
        
Ia berharap tidak ada masalah yang signifikan karena Pemprov Jawa Barat dalam hal ini PB PON XIX/2016 sudah melakukan tertib administrasi.
        
"Insha Allah tidak akan ada masalah. Pada APBD 2016 salah satu yang krusial memang kegiatan PON," ujar Iwa.
        
Ketika disinggung soal laporan pertanggungjawaban PON, Iwa yang juga menjabat sebagai Ketua Harian PB PON XIX/2016 ini memastikan akan tuntas akhir Desember ini berbarengan dengan laporan keuangan APBD 2016.
        
"LPJ PON membutuhkan verifikasi pada beberapa item pembayaran. Jadi ada yang masih diverifikasi bendahara seperti akomodasi, setelah lengkap baru akan dibayar," kata dia.
        
Sementara itu Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat Yudha Munajat mengakui pemeriksaan BPK meliputi aset yang dimiliki oleh pihaknya dalam pelaksanaan pesta olahraga tingkat nasional yang digelar setiap empat tahun sekali itu.
        
"Untuk kami tentu sangat senang karena kami akan tahu hal-hal yang tidak lengkap. Karena itu, kami sampaikan kepada BPK bahwa silakan periksa lebih cermat. Karena, kami juga tidak mau ada penyimpangan-penyimpangan," kata dia.