Pemkab Sumedang batasi penggunaan kendaraan dinas tekan konsumsi BBM

Sumedang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang, Jawa Barat, membatasi penggunaan kendaraan dinas setiap hari sebagai langkah efisiensi energi di lingkungan pemerintahan.

Sekretaris Daerah Sumedang, Tuti Ruswati, di Sumedang, Senin, mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah isu krisis energi global.

“Pengurangan penggunaan kendaraan ini untuk menekan konsumsi BBM. Jadi harus diatur secara efektif dan disiplin,” ujarnya.

Pihaknya menjelaskan bahwa pembatasan kendaraan dinas dilakukan hingga 50 persen dengan sistem pengaturan bergiliran di masing-masing perangkat daerah agar tetap menunjang kinerja ASN tanpa mengganggu pelayanan.

Selain itu, Pemkab Sumedang juga mendorong efisiensi energi melalui kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat bagi ASN eselon IV ke bawah guna mengurangi mobilitas.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya adaptasi terhadap kondisi global, termasuk potensi kenaikan harga energi yang berdampak luas pada berbagai sektor.

“Seluruh dunia saat ini menghadapi krisis energi yang dampaknya sangat luas,” katanya.

Ia juga mengimbau seluruh ASN untuk menerapkan pola hidup hemat energi, baik di lingkungan kerja maupun rumah tangga, seperti mengoptimalkan penggunaan listrik dan air.

Dirinya menegaskan efisiensi energi harus dimulai dari kesadaran individu agar penggunaan anggaran dapat lebih optimal di tengah tantangan yang ada.

Pemkab Sumedang juga akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi efisiensi energi di tiap perangkat daerah, termasuk penggunaan kendaraan dinas dan konsumsi listrik perkantoran, guna memastikan langkah yang diambil berjalan efektif dan memberikan dampak nyata terhadap penghematan anggaran.