Sumedang Jadi Kabupaten Pertama Pakai AI buat "Urus Rakyat"

Sumedang, Jawa Barat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang, Jawa Barat, mempercepat digitalisasi birokrasi melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir di Sumedang, Kamis, mengatakan pemanfaatan AI menjadi tahap lanjutan dari transformasi digital yang telah dibangun di daerah tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

“Kalau sebelumnya kita membangun sistem digital, maka tahap berikutnya adalah memanfaatkan AI untuk membaca data, mengidentifikasi persoalan, dan menghasilkan rekomendasi kebijakan secara lebih cepat,” katanya.

Menurut dia, penerapan AI diarahkan untuk memperkuat analisis data, merumuskan kebijakan, serta mempercepat respons terhadap kebutuhan masyarakat.

Ia menilai keberadaan teknologi harus menjadi alat untuk mempercepat kerja birokrasi agar lebih responsif terhadap persoalan publik.

“Teknologi bukan sekadar perangkat, tetapi instrumen untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Sebagai fondasi, Kabupaten Sumedang sebelumnya telah mengembangkan ekosistem digital melalui program Sumedang Connected yang menghubungkan lingkup satu kabupaten dengan mencakup 26 kecamatan dan 270 desa dalam satu sistem layanan terintegrasi.

Infrastruktur itu diperkuat dengan command center, dashboard lintas perangkat daerah, hingga sistem pelaporan publik berbasis data langsung untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih presisi.

Dalam implementasinya, Bupati mengungkapkan bahwa Pemda Sumedang telah mengembangkan berbagai aplikasi terintegrasi seperti Tahu Sumedang, WAKEPO, SIX, Simpati Jitu, e-Office, hingga layanan berbasis web mbg.sumedangkab.go.id yang mendukung berbagai sektor layanan publik.

“Seluruh aplikasi tersebut kami bangun bukan untuk memperbanyak sistem, tetapi untuk menyederhanakan layanan. Prinsip kami adalah integrasi, bukan duplikasi. Satu data, satu sistem, dan satu standar pelayanan,” imbuhnya.

Percepatan digitalisasi tersebut membuat capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus meningkat dalam tiga tahun terakhir.

Pada 2023, indeks SPBE Sumedang berada di angka 4,14 poin, meningkat menjadi 4,69 poin pada 2024, dan kembali naik menjadi 4,72 poin pada 2025.

Capaian tersebut menempatkan Sumedang sebagai salah satu daerah dengan performa digitalisasi pemerintahan yang kompetitif di tingkat nasional.

Dony menambahkan, dengan dukungan infrastruktur digital yang telah menjangkau seluruh wilayah administratif, pemanfaatan AI diharapkan menjadi akselerator untuk memperkuat kualitas layanan publik sekaligus meningkatkan daya saing daerah.

“Digitalisasi yang terintegrasi hingga tingkat desa menjadi modal penting agar kebijakan berbasis data dapat dijalankan secara lebih efektif di seluruh wilayah,” katanya.