Cirebon (ANTARA) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, memfokuskan upaya peningkatan cakupan imunisasi Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV) dan rotavirus yang masih belum mencapai target nasional, guna mencegah pneumonia serta diare pada balita.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kabupaten Cirebon Nurpatmawati di Cirebon, Rabu, mengungkapkan pneumonia dan diare merupakan dua penyebab utama kematian bayi serta balita di dunia, termasuk di Indonesia.
Ia menjelaskan pemerintah pusat telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Pneumonia dan Diare 2023-2030 dengan pendekatan perlindungan, pencegahan, serta penatalaksanaan.
Menurut dia, imunisasi PCV dan rotavirus menjadi langkah kunci dalam pencegahan apabila bisa dilaksanakan secara efektif.
“Kedua penyakit ini, bisa dicegah dengan imunisasi yang tepat,” katanya.
Namun, ia menyoroti fakta bahwa cakupan imunisasi PCV di Kabupaten Cirebon pada 2024 baru mencapai 79 persen, sementara rotavirus 83 persen. Kedua angka tersebut masih jauh di bawah target nasional yang ditetapkan sebesar 95 persen.
"Angka cakupan imunisasi yang belum optimal ini menjadi perhatian serius kami. Kami perlu bekerja keras agar cakupan imunisasi bisa segera mencapai target yang telah ditetapkan," katanya.
Nurpatmawati juga mengungkapkan selain rendahnya cakupan imunisasi, tingkat dropout atau putus imunisasi juga cukup tinggi.
Ia mengatakan untuk PCV, angka dropout dari dosis pertama ke dosis ketiga mencapai 13,8 persen, sedangkan untuk rotavirus sebesar 8,6 persen.
"Masih ada bayi yang tidak mendapatkan imunisasi sama sekali, atau yang dikenal dengan istilah zero dose, terutama di beberapa wilayah dengan akses yang terbatas," katanya.
Dia mengatakan tantangan ini memerlukan perhatian ekstra dan kerja keras lintas sektor. Sebab penyelesaian masalah ini bukan hanya tugas Dinkes.
Pihaknya membutuhkan dukungan dari berbagai instansi, baik pemerintah daerah, organisasi masyarakat, maupun tenaga kesehatan.
Dinkes Cirebon mengimbau peran aktif camat, kepala desa, serta organisasi masyarakat dalam menggerakkan warga untuk memperkuat Posyandu serta memperluas penyuluhan tentang pentingnya imunisasi.
“Selain itu, organisasi profesi seperti IDI, IBI, dan PPNI diminta untuk memperkuat kapasitas tenaga kesehatan agar mereka dapat memberikan pelayanan imunisasi yang lebih efektif dan efisien,” katanya.
Dia menuturkan saat ini Dinkes menerapkan strategi untuk meningkatkan mobilisasi sasaran imunisasi di tingkat desa dan kecamatan, menyinkronkan data antarprogram di puskesmas dan kecamatan, serta mengintegrasikan program kesehatan dengan kegiatan sosial masyarakat di tingkat RT/RW.
Ia menambahkan peningkatan literasi imunisasi melalui media lokal dan jejaring sosial berbasis desa juga menjadi fokus utama Dinkes, dalam mendorong masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya imunisasi lengkap.
"Kami berharap dengan adanya upaya ini, kita bisa menurunkan angka kematian bayi dan balita, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan, dan memperkuat sistem kesehatan daerah secara berkelanjutan," ucap dia.
