Temuan ini tidak hanya terjadi di rumah sakit Kementerian Kesehatan tetapi juga rumah sakit umum daerah (RSUD), rumah sakit pendidikan milik universitas dan beberapa dari swasta.
Rumah sakit Kementerian Kesehatan yang menjadi tempat terjadinya perundungan dengan pengaduan terbanyak diterima dari RSUP Prof. Kandou, RSUP Hasan Sadikin, RSUP Dr. Sardjito, RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo, dan RSUP Moh. Hoesin Palembang.
Sementara rumah sakit umum daerah dari RSUD Zainal Abidin Banda Aceh, RSUD Surakarta, dan RSUD Dr. Soetomo Surabaya termasuk yang terbanyak menerima aduan perundungan.
Rumah sakit Universitas tempat terjadi perundungan yang turut dilaporkan dengan jumlah terbanyak meliputi di RS Universitas Diponegoro Semarang, RS Universitas Kristen Indonesia, RSGM Universitas Airlangga, RS Universitas Indonesia Depok dan RS Universitas Sriwijaya Palembang.
"Karena rapat ini terbuka untuk umum, maka demikian data yang kami sampaikan," kata Budi.
Budi Gunadi memastikan pemerintah akan terus membuka ruang pengaduan dan mendorong proses evaluasi menyeluruh, baik terhadap sistem pendidikan kedokteran maupun institusi yang menaunginya. Bahkan menanggapi masifnya aduan tersebut, Kementerian Kesehatan telah membentuk Majelis Disiplin Profesi sebagaimana diatur dalam Pasal 304 dan 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, untuk menangani pelanggaran disiplin profesi tenaga medis.
"Kami ingin menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan profesional. Setiap bentuk perundungan dan pungutan liar tidak bisa ditoleransi," katanya menegaskan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menkes ungkap 632 kasus praktik perundungan dan pungli dalam PPDS
