Cirebon (ANTARA) - Kota Cirebon Jawa Barat menggencarkan pembentukan Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMA/SMK, dan perguruan tinggi setempat guna menekan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada 2025, khususnya di kalangan usia muda.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cirebon Agus Suherman di Cirebon, Jumat mengatakan bahwa keberadaan BKK bisa menjadi jembatan antara lulusan lembaga pendidikan dengan kebutuhan riil dunia industri.
BKK dirancang sebagai sarana penyaluran tenaga kerja langsung dari institusi pendidikan.
“BKK ini kami siapkan untuk mempercepat proses penyaluran lulusan ke dunia kerja. Harapannya, para siswa dan mahasiswa sudah memiliki akses informasi kerja bahkan sebelum mereka lulus,” katanya.
Ia menjelaskan program pembentukan BKK ini sejalan dengan tren penurunan TPT di Kota Cirebon.
Berdasarkan data, TPT pada 2023 tercatat angkanya 7,6 persen atau sekitar 13.800 orang. Kemudian di tahun 2024, angkanya turun menjadi 6,29 persen atau setara 12.500 orang.
Agus menyebutkan bahwa penurunan itu tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk mitra kerja Disnaker yang secara aktif membuka peluang kerja dan menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan.
Dia meyakini pembentukan BKK di Kota Cirebon, dapat memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan industri.
“Peluang kerja akan lebih cepat terserap jika ada sistem yang menghubungkan pencari kerja dengan industri sejak dini. Itu yang sedang kami bangun lewat BKK,” ujarnya.
Selain pembentukan BKK, kata dia, pemerintah daerah juga menginisiasi sinergisitas regional melalui forum ketenagakerjaan di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan (Ciayumajakuning).
Dia mengatakan bahwa forum itu menjadi wadah koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pekerja dalam menyikapi isu ketenagakerjaan lintas wilayah.
Di sisi lain, lanjut dia, upaya menjaga hubungan industrial yang sehat juga menjadi perhatian Disnaker Kota Cirebon.
Pihaknya terus mendorong prinsip hubungan industrial, untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif dan berkeadilan bagi semua pihak.
“Kami fokus menjaga komunikasi yang baik antara pengusaha dan pekerja agar tidak terjadi konflik yang bisa mengganggu iklim kerja. Kondusifitas kota tetap jadi prioritas,” kata Agus.
Ia juga menegaskan bahwa praktik seperti penahanan ijazah oleh perusahaan, atau kesenjangan yang besar antara hak dan kewajiban tenaga kerja dengan pengusaha terus diupayakan untuk dicegah.
“Hubungan yang harmonis itu kunci. Kita ingin semua pihak merasa aman dan dihargai,” ujarnya.
Sementara itu Wali Kota Cirebon Effendi Edo menyampaikan pentingnya pelatihan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan.
Artinya, pelatihan tidak boleh bersifat seremonial, melainkan harus relevan dengan spesifikasi industri.
“Pelatihan itu penting, tapi jangan asal. Harus sesuai dengan klasifikasi dan spesifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan industri,” kata dia.
Effendi mengapresiasi langkah-langkah strategis Disnaker dan para mitra, serta penurunan angka pengangguran sebagai bukti bahwa upaya bersama mulai menunjukkan hasil.
“Mudah-mudahan semua sepakat. Kita ingin bangun kerja sama yang lebih kuat,” ucap dia.
