Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat turut mengawal nasib pekerja terdampak penutupan pabrik Sanken Indonesia di Kawasan Industri MM2100 Cikarang pada Juni 2025 meski belum menerima gambaran detail rencana dimaksud dari perusahaan terkait.
"Kami sudah konfirmasi ke perusahaan terkait namun hingga kini belum ada informasi lebih lanjut. Kami juga tahu informasi ini dari media," kata Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Disnaker Kabupaten Bekasi Fuad Hasan di Cikarang, Minggu.
Ia mengatakan pemerintah daerah ingin memastikan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang akan dilakukan perusahaan terkait tidak menimbulkan kerugian bagi pekerja terdampak, terutama aspek pemenuhan hak mereka.
Menurut informasi awal yang diterima pemerintah daerah, saat ini perusahaan tersebut masih berproses untuk menuntaskan tahapan perundingan internal secara bipartit bersama serikat pekerja.
"Info dari perusahaan, mereka masih dalam proses perundingan internal secara bipartit di perusahaan," katanya.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebutkan setidaknya 400 buruh PT Sanken Indonesia dipastikan terkena PHK seluruhnya pada Juni 2025 akibat penutupan pabrik yang tidak lagi buka di Indonesia tetapi kembali beroperasi di Jepang.
Perusahaan ini pada setahun ke belakang juga telah melakukan PHK kepada 500 buruh yang sebelumnya memproduksi semikonduktor akibat perubahan aktivitas menjadi produsen power supply dengan mayoritas orientasi ekspor ke Jepang.
"Ditutupnya Sanken mengakibatkan 900 buruh kehilangan pekerjaan dengan masa kerja rata-rata 15 tahun dan usia pekerja 30-40 tahun. Dipastikan mereka akan sulit mencari kerja dan outputnya adalah menambah angka pengangguran yang semakin tinggi. Sebelumnya industri tekstil, garmen dan sepatu juga sudah mengalami PHK besar-besaran, ratusan ribu buruh di tahun 2024," katanya.
Dirinya mengaku 400 buruh PT Sanken Indonesia yang merupakan anggota KSPI hingga saat ini masih bekerja sampai dengan Juni 2025. Manajemen perusahaan juga telah memberitahu kepada karyawan dari setahun lalu bahwa perusahaan akan ditutup atau berhenti beroperasi.
"Serikat pekerja FSPMI-KSPI PT Sanken Indonesia masih terus berunding dengan manajemen perusahaan tentang besaran pesangon dan hak-hak lain yang akan diterima pekerja," katanya.
Presiden Partai Buruh itu juga menyatakan PT Sanken Indonesia telah setuju memberikan pesangon sebesar 2,6 kali peraturan undang-undang atau 1,6 kali di atas satu kali peraturan undang-undang.
Namun serikat pekerja masih menegosiasikan di atas 3 kali peraturan undang-undang dikarenakan rata-rata usia pekerja akan sulit mencari pekerjaan baru usai PHK dan perusahaan selama puluhan tahun beroperasi di Indonesia mendapatkan keuntungan yang besar.
"Perundingan antara serikat pekerja FSPMI-KSPI dengan manajemen perusahaan masih terus berlangsung dan kedua belah pihak bersepakat tidak akan melibatkan pihak ketiga termasuk pemerintah dalam perundingan internal ini," katanya.
Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengatakan pabrik industri peralatan listrik lainnya, Sanken Indonesia yang berlokasi di kawasan industri MM2100, Cikarang, Jawa Barat, berencana menghentikan produksinya pada Juni 2025.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta mengatakan berdasarkan informasi yang disampaikan perusahaan dalam online single submission (OSS), perusahaan tersebut berencana menutup basis produksinya pada pertengahan tahun.
"Di OSS itu Juni 2025," kata dia ditemui di Jakarta, Rabu (19/2).
Dijelaskan dia, perusahaan tersebut memproduksi switch mode power supply dan transformator, serta bukan merupakan bagian dari Sanken Argawidja Tangerang yang memproduksi barang elektronik dan peralatan rumah tangga.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Disnaker Bekasi kawal pekerja terdampak penutupan pabrik Sanken
