Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, terus mencari solusi yang tepat sebagai upaya untuk menekan jumlah buruh pabrik yang dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal oleh perusahaan tempat kerjanya.
"Kami sudah menugaskan petugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi untuk meninjau dan berkomunikasi langsung dengan manajemen perusahaan yang melakukan PHK massal untuk mencari solusi yang tepat," kata Sekda Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman di Sukabumi, Rabu.
Ia mengatakan perusahaan yang melakukan PHK massal terhadap buruhnya mayoritas bergerak di bidang garmen. PHK ini terpaksa dilakukan oleh sejumlah perusahaan di Kabupaten Sukabumi karena ikut terdampak resesi ekonomi global.
Pabrik garmen yang ada di Kabupaten Sukabumi, kata dia, kebanyakan produknya untuk ekspor ke berbagai negara baik Eropa maupun Asia. Namun karena beberapa negara terkena resesi ekonomi, sehingga permintaan ekspor semakin berkurang yang dampaknya pendapatan perusahaan anjlok.
Akibat dari itu semua, perusahaan memilih untuk mengurangi jumlah pekerja atau buruhnya. PHK massal ini pun sudah terjadi sejak pandemi COVID-19 dan tentunya ini menjadi perhatian khusus Pemkab Sukabumi.
Jika PHK massal terus terjadi, kata Sekda, dampaknya angka pengangguran meningkat yang juga diiringi oleh bertambahnya warga miskin di kabupaten terluas kedua dI Pulau Jawa dan Bali ini.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah cari solusi tekan terjadinya PHK massal di Sukabumi
