Dalam kesempatan itu, Bey juga kembali mengungkapkan bahwa Pemprov Jabar menolak total tiga kali pengajuan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN), pembangun pagar laut di Bekasi.
Bahkan, Bey menjelaskan pengajuan PKKPRL itu dilakukan oleh PT TRPN sebelum terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yang terbit pada 2020, dan ditolak Pemprov Jabar karena tidak memenuhi aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
"Sebelum UUCK itu (PKKPRL) adanya di provinsi dan kami menolaknya. Dan setelah terbit UUCK, pada 2022 dan 2024 tetap mengajukan karena perlu rekomendasi (provinsi), tapi tetap kami tolak juga sebetulnya karena tak memenuhi aturan RTRW," kata Bey.
Bey menegaskan bahwa rekomendasi untuk penerbitan PKKPRL tidak didapatkan oleh PT TRPN. Oleh karena itu dia juga mengaku heran jika disebut bahwa perusahaan itu memiliki sertifikat di ruang laut.
Berdasarkan sepengetahuannya, PT TRPN dan Pemprov Jabar memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk pengelolaan lahan darat di sana.
"Kami sudah tegas-tegas menolak dan sudah dilaporkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan," ujarnya.
Bey juga mengungkapkan bahwa pihaknya saat melakukan peninjauan lokasi atas pagar laut di Bekasi beberapa waktu lalu, menemukan adanya beberapa prosedur yang tidak terpenuhi dari sisi lingkungan.
