Cirebon (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, memastikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di daerahnya dapat menikmati pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta layanan cepat untuk pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Penjabat (Pj) Bupati Cirebon Wahyu Mijaya di Cirebon, Senin, mengatakan kebijakan ini menjadi salah satu wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kepemilikan rumah layak bagi MBR di wilayahnya.
Baca juga: Pemkab Cirebon memprioritaskan program perlindungan anak pada 2025
Ia menyebutkan sasaran dari kebijakan ini adalah masyarakat dengan penghasilan pribadi maksimal Rp7 juta, serta keluarga yang memiliki penghasilan Rp8 juta.
“Pembebasan BPHTB di Kabupaten Cirebon, mencakup rumah tipe maksimal 36 untuk perumahan dalam program pemerintah, serta tipe 48 untuk pembangunan secara pribadi,” katanya.
Menurut dia, masyarakat dengan kategori tersebut dapat memperoleh pembebasan BPHTB yang diberlakukan di Kabupaten Cirebon pada 2025.
Wahyu mengatakan program ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat, dalam rangka mendukung pembangunan 3 juta rumah untuk MBR.
“Hal ini juga berlaku untuk rumah dalam program 3 juta rumah atau yang dibangun secara mandiri. Kebijakan ini dirancang agar MBR lebih mudah memiliki hunian yang layak,” katanya.
Selain pembebasan BPHTB, Pemkab Cirebon juga akan meluncurkan layanan cepat untuk pengurusan PBG pada 16 Januari 2025.
Wahyu menyebutkan bahwa layanan ini memungkinkan dokumen yang telah memenuhi syarat, dapat diproses hanya dalam waktu satu jam.
“Proses PBG nanti dilakukan sepenuhnya secara daring, tanpa tatap muka langsung. Namun, kami tetap menyediakan bantuan di Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk masyarakat yang kesulitan mengakses sistem daring,” ujarnya.
