Cirebon (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menawarkan program pendidikan di pondok pesantren serta bantuan modal usaha bagi anak bermasalah dengan hukum (ABH) yang ingin berubah dan memperbaiki masa depan mereka.
"Siapa yang mau mondok, saya berangkatkan ke pondok pesantren. Kalau ada yang mau buka usaha, nanti saya berikan modal, yang penting mau berubah,” kata Bupati Cirebon Imron saat dikonfirmasi di Cirebon, Kamis.
Ia mengungkapkan tawaran tersebut disampaikan langsung kepada 51 peserta program pesantren kilat ABH, yang diselenggarakan oleh Polresta Cirebon.
Menurut dia, para ABH bisa mengambil tawaran tersebut dengan komitmen untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik.
“Kami persilakan jika ada yang mau. Prinsipnya pemerintah daerah siap membantu membina generasi muda, agar tidak lagi terlibat dalam kegiatan negatif,” katanya.
Imron menyoroti masih banyaknya anak-anak di Kabupaten Cirebon yang terseret dalam masalah hukum, yang menurutnya disebabkan oleh minimnya perhatian dari keluarga.
Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya peran orang tua dan masyarakat dalam membimbing anak-anak agar tidak terjerumus dalam kenakalan remaja.
Dia juga mengapresiasi langkah Polresta Cirebon dalam menginisiasi program pesantren kilat untuk ABH, sebagai bentuk pembinaan bagi anak-anak yang pernah terlibat dalam pelanggaran hukum.
“Kami menilai pendekatan ini lebih baik, dibandingkan harus berhadapan dengan proses hukum yang dapat memperburuk masa depan mereka,” ujarnya.
Sementara itu Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni menjelaskan program Pesantren kilat tahun ini memasuki angkatan ketiga dengan jumlah peserta sebanyak 51 anak.
Ia mengungkapkan mereka sebelumnya terlibat dalam berbagai pelanggaran seperti perang sarung, konvoi liar, dan kepemilikan senjata tajam.
Dalam pesantren kilat ini, kata dia, peserta mendapatkan berbagai materi seperti tasawuf psikoterapi untuk meningkatkan kesadaran diri dan spiritualitas, serta pemahaman hukum dan ketertiban lalu lintas.
Selain itu, pihaknya juga membekali para peserta dengan pelatihan ekonomi kreatif untuk mendukung kemandirian ekonomi.
"Kami berkoordinasi dengan Forkopimda untuk memberikan pembinaan kepada anak-anak ini agar mereka tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, kami ingin mereka siap menjadi sumber daya manusia yang unggul di masa depan," kata Sumarni.
