Kuningan (ANTARA) -
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, mengumumkan daftar pemilih tetap (DPT) di wilayahnya untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 berjumlah 891.960 orang, berdasarkan hasil penetapan dalam rapat pleno terbuka.
“Setelah rapat pleno terbuka, kami sudah menetapkan jumlah DPT di wilayah kami berjumlah 891.960 orang,” kata Ketua KPU Kabupaten Kuningan Asep Budi Hartono dalam keterangannya di Kuningan, Minggu.
Ia menjelaskan penetapan DPT di Kabupaten Kuningan sudah bersifat final, artinya data tersebut telah diverifikasi dan dimutakhirkan sehingga jumlah pemilih yang dihasilkan akurat.
Asep mengatakan dalam proses penghimpunan DPT tersebut, KPU mengerahkan petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) untuk mendatangi permukiman masyarakat guna memastikan setiap warga bisa menyalurkan hak pilih pada hari pencoblosan di tanggal 27 November 2024.
“Data yang ditetapkan dipastikan akurat dan valid, kami berupaya mengakomodir setiap warga bisa datang ke tempat pemungutan suara (TPS),” ujarnya.
Menurutnya, jumlah DPT yang ditetapkan di Kabupaten Kuningan terdiri dari 450.002 pemilih laki-laki dan 441.958 pemilih perempuan. Para pemilih ini tersebar di 1.927 TPS di seluruh desa se-Kabupaten Kuningan.
Jika merujuk pada daftar pemilih sementara (DPS), lanjut Asep, jumlah pemilih di daerahnya berkurang sekitar 2.221 orang setelah DPT ditetapkan.
“Jumlah pemilih ini bersifat dinamis, karena setelah diverifikasi lebih lanjut jumlahnya memang berkurang. Untuk DPS sebanyak 894.181 orang, sedangkan DPT 891.960 orang,” katanya.
Setelah penetapan DPT, ia menyebutkan KPU nantinya akan melakukan rekapitulasi untuk menghimpun daftar pemilih khusus (DPK) maupun daftar pemilih tambahan (DPTb) sebelum pelaksanaan pemungutan suara pilkada.
Sementara itu Penjabat Bupati Kuningan Iip Hidajat menyampaikan apresiasi kepada KPU, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta petugas pantarlih atas kerja keras mereka dalam menyusun DPT.
Dia menilai pemutakhiran data pemilih sangat penting karena tanpa DPT, Pilkada 2024 tidak bisa berjalan. Selain itu data ini juga menjadi rujukan untuk menentukan jumlah TPS, KPPS, dan logistik yang dibutuhkan.
Iip menambahkan bahwa semua pihak perlu berkolaborasi untuk menyukseskan pilkada di Kuningan, agar berjalan aman dan sesuai harapan masyarakat.
“Kami harus memperkuat sinergisitas antara pemerintah, TNI, Polri, serta KPU dan Bawaslu untuk memastikan kelancaran pilkada ini, seperti pemilu serentak pada Februari 2024 lalu,” ucap dia.
