KPID Jabar menjalankan program pengawasan semesta awasi Pilkada 2024

Ketua KPID Jabar Adiyana Slamet memberikan keterangan di Gedung Sate Bandung, Selasa (10/9/2024). ANTARA/Ricky Prayoga

"Di situ ada lima tahapan (sanksi), yang pertama teguran 1, 2, 3, lalu yang kedua pembatasan jam siar, lalu ketiga penghentian program, lalu denda administratif, dan yang ke-5 kami berhak untuk merekomendasikan pencabutan izin kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan," ujarnya.

Pencabutan izin, tambah dia, merupakan sanksi tertinggi untuk lembaga penyiaran yang dianggap melanggar ketentuan Pilkada Jabar 2024.

"Yang kami interpretasikan kalau melawan undang-undang berarti melawan negara," tegasnya.

Baca juga: Diskominfo Jabar sebut penyiaran berkeadilan penting untuk jaga integritas