"CPD yang dianulir diarahkan ke swasta tapi terserah orang tua apakah ke madrasah aliyah atau pesantren. Dan slot yang kosong, diisi oleh CPD berdasarkan hasil koordinasi antara forum kepala sekolah negeri dan swasta bersama Kantor Cabang Dinas yang dilakukan secara terbuka," ucap Ade.
Sementara untuk sekolah asal masing-masing CPD, kata Ade, Inspektorat dan Dinas Pendidikan daerah setempat diminta untuk menindaklanjuti pembinaan sekaligus pemeriksaan terhadap sekolah termasuk kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, wali kelas, maupun operator pada SMP yang diduga ada praktik kecurangan manipulasi nilai.
"Untuk sanksi, sebagai ASN ada PP 94, tapi kalau pelaporan menyangkut pidana, tentu diserahkan ke aparat penegak hukum, karena di KUHP ada terkait pemalsuan keterangan dan sebagainya," ucap Ade menambahkan.
Baca juga: Pemprov kumpulkan Kepala Disdik se-Jabar guna sampaikan masukan soal PPDB
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Bey khawatirkan masa depan bangsa usai ada manipulasi nilai rapor PPDB
Bey khawatirkan masa depan bangsa setelah ada manipulasi nilai rapor PPDB
Rabu, 17 Juli 2024 21:10 WIB
Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin saat meninjau Masa Perkenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMKN 1 Bandung, Rabu (17/7/2024). (ANTARA/HO Pemprov Jabar)
