Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto memastikan pemanfaatan dana bantuan perbaikan rumah korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (Jabar), tetap dalam pengawasan yang ketat.
Oleh karena itu ia mengingatkan masyarakat penerima bantuan juga harus teliti menggunakannya sesuai peruntukan perbaikan rumah yang telah rusak akibat gempa, baik dilakukan secara mandiri maupun melalui aplikator yang disediakan.
"Nanti diperiksa. Namanya uang dari pemerintah pasti harus akuntabel, semua harus bisa dipertanggungjawabkan," kata Suharyanto dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.
Pemerintah pusat secara umum telah menggelontorkan dana senilai Rp5 triliun untuk menormalisasi segenap dampak kerusakan infrastruktur di Cianjur akibat gempa bumi yang terjadi 21 November 2022.
Dari jumlah tersebut, kata dia, telah direalisasikan BNPB untuk pembangunan atau perbaikan rumah korban yang rusak dalam empat tahap pencairan. Pada bantuan tahap pertama hingga tahap ketiga pihaknya sudah merealisasikan dengan total 62.105 rumah yang dibangun.
Pada tahap keempat tercatat pencairan dana bantuan senilai Rp818,5 miliar dengan target untuk perbaikan atau pembangunan 36.285 rumah yang terdiri atas rumah rusak ringan, sedang, dan berat.
BNPB telah menyalurkan termin pertama tahap keempat untuk perbaikan sebanyak 1.107 rumah warga Pancaniti, Komplek Pendopo, Cianjur, dengan klasifikasi besaran dana senilai Rp60 juta bagi rumah rusak berat, Rp30 juta rusak sedang, dan Rp15 juta rusak ringan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BNPB: Dana pembangunan rumah korban gempa Cianjur dalam pengawasan
