Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin menyebutkan bahwa tahun 2025 merupakan waktu krusial bagi Jabar, di mana pada tahun ini ada sejumlah isu yang akan menjadi tantangan sekaligus peluang yang harus dimanfaatkan.
Terlebih, kata Bey di Bandung, Senin, Jawa Barat mengusung target jangka panjang untuk menjadi provinsi termaju, berdaya saing dunia, dan berkelanjutan pada 2045 mendatang.
Baca juga: Musrenbang 2024 pertaruhan Jawa Barat antisipasi perubahan global
Isu besar yang pertama, kata Bey, adalah pada tahun ini merupakan masa transisi guna penyusunan rencana kerja perangkat daerah dalam RPJPD 2025-2045 dan RPJMD 2025-2030.
"Kemudian UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah dan daerah, yang mempengaruhi pendapatan provinsi dan kabupaten/kota," katanya.
Kemudian, adanya transisi politik hasil Pilkada dan pelantikan anggota legislatif terpilih. Terakhir situasi ekonomi nasional dan global yang bisa mempengaruhi kondisi perekonomian Jawa Barat.
"Karena itu tema pembangunan 2025 adalah pemerataan pembangunan untuk masyarakat Jawa Barat," ujarnya.
Pemprov Jabar menargetkan sejumlah indikator makro pada 2025 mengalami kenaikan seperti IPM yang mencapai 74,39 poin, LPE 4,96-5,37 poin, penurunan persentase penduduk miskin hingga 5,85-6,46 poin, dan pendapatan per kapita mencapai 57,14 juta rupiah.
"Saya berharap Jawa Barat bisa lebih baik dari hari ini," kata Bey.
Sementara itu, Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJPD 2025-2045 merupakan fase kritis dan jadi pertaruhan Jabar karena ada bonus demografi.
"Tekad kita sebagaimana visi RPJPD 2025 - 2045, tentu harus berkorelasi, harus bersinergi dengan skenario nasional yang sudah didesain," ujar Herman di tempat yang sama.
Terlebih, kata Bey di Bandung, Senin, Jawa Barat mengusung target jangka panjang untuk menjadi provinsi termaju, berdaya saing dunia, dan berkelanjutan pada 2045 mendatang.
Baca juga: Musrenbang 2024 pertaruhan Jawa Barat antisipasi perubahan global
Isu besar yang pertama, kata Bey, adalah pada tahun ini merupakan masa transisi guna penyusunan rencana kerja perangkat daerah dalam RPJPD 2025-2045 dan RPJMD 2025-2030.
"Kemudian UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah dan daerah, yang mempengaruhi pendapatan provinsi dan kabupaten/kota," katanya.
Kemudian, adanya transisi politik hasil Pilkada dan pelantikan anggota legislatif terpilih. Terakhir situasi ekonomi nasional dan global yang bisa mempengaruhi kondisi perekonomian Jawa Barat.
"Karena itu tema pembangunan 2025 adalah pemerataan pembangunan untuk masyarakat Jawa Barat," ujarnya.
Pemprov Jabar menargetkan sejumlah indikator makro pada 2025 mengalami kenaikan seperti IPM yang mencapai 74,39 poin, LPE 4,96-5,37 poin, penurunan persentase penduduk miskin hingga 5,85-6,46 poin, dan pendapatan per kapita mencapai 57,14 juta rupiah.
"Saya berharap Jawa Barat bisa lebih baik dari hari ini," kata Bey.
Sementara itu, Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJPD 2025-2045 merupakan fase kritis dan jadi pertaruhan Jabar karena ada bonus demografi.
"Tekad kita sebagaimana visi RPJPD 2025 - 2045, tentu harus berkorelasi, harus bersinergi dengan skenario nasional yang sudah didesain," ujar Herman di tempat yang sama.
