Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2015 Din Syamsudin mengemukakan bahwa warga Muhammadiyah menggunakan hati nurani dan akal budi dalam memilih pemimpin.
"Warga Muhammadiyah akan memilih capres-cawapres melalui hati nurani dan akal budi, dengan melihat rekam jejak, watak, kepribadian, dan pelaksanaan ibadah atau ketaatan beragama para calon," kata Din dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat.
Din mengapresiasi upaya Muhammadiyah menyelenggarakan dialog publik dengan menghadirkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan mengikuti pemilihan umum pada tahun 2024.
Melalui dialog publik calon presiden dan calon wakil presiden yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah di Jakarta, Surakarta, dan Surabaya, ia mengatakan, warga bisa mengetahui pikiran dan gagasan dari para calon pemimpin negara.
Ia hanya sedikit menyayangkan karena hanya ada satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang hadir dalam acara dialog publik di masing-masing universitas.
"Akan lebih baik jika dialog publik itu menampilkan ketiga paslon secara bersamaan, sehingga akan kelihatan perbedaan pikiran, cara menjawab, sekaligus watak atau kepribadian masing-masing. Dengan cara demikian akan dapat diketahui siapa calon yang tenang, rasional, emosional, bahkan temperamental," ia menjelaskan
Sebelumnya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengingatkan kepada calon presiden dan calon wakil presiden agar mendengarkan pula masukan dari kaum Muslim.
"Dengarkan lah kami, karena yang kami suarakan itu betul-betul demi kepentingan bangsa dan negara, jangan sampai kedap suara," kata dia.Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengingatkan kepada calon presiden dan calon wakil presiden agar tidak kedap suara untuk mendengar masukan dari kaum Muslimin demi kepentingan bangsa dan negara.
Haedar dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa di Universitas Muhammadiyah Jakarta yang diikuti dalam jaringan pada Kamis, menyatakan bahwa selama ini ada sejumlah Undang-Undang (UU) yang harus ditarik-ulur, diputuskan secara tiba-tiba, sehingga berakhir pada tidak adanya aspirasi dari masyarakat yang tertampung.
"Setiap Undang-Undang (UU) yang dikehendaki, apapun jadi secara kun fayakun, tidak peduli suara Muhamadiyah, Nahdlatul Ulama, dan semua kekuatan masyarakat, padahal kita berkehendak, maka dengarkanlah kami, karena yang kami suarakan itu betul-betul demi kepentingan bangsa dan negara, jangan sampai (pemimpin) kedap suara," kata dia.
Baca juga: Prabowo akan manfaatkan rawa guna capai swasembada pangan
Ia mengemukakan, dalam pandangan Muhammadiyah, Indonesia saat ini tengah mengalami erosi, disrupsi, distorsi, bahkan deviasi dalam kehidupan kebangsaan, yang diukur dari dasar cita-cita kebangsaan.
"Munculnya politik ekonomi bahkan budaya yang serba liberal setelah reformasi, jujur dalam penilaian kami itu tidak sejalan dengan dasar dan cita-cita Indonesia saat didirikan. Oligarki dalam berbagai bentuknya, ekonomi politik terutama, juga tidak sejalan. Bahkan dalam praktik kehidupan kebangsaan akhir-akhir ini, hukum sudah mengalami proses politik," paparnya.
Baca juga: Bacapres Anies paparkan gagasan pembangunan di Silatnas ICMI
Bahkan, menurutnya, dalam konteks demokrasi, masyarakat jadi cenderung tidak berani berkata dan membuat perbedaan, karena ada proses politisasi hukum. Bagi dia, berbagai persoalan-persoalan kehidupan politik ekonomi dan budaya di Indonesia memerlukan rekonstruksi ke depan.
"Dalam konteks ini, kita ingin para calon presiden dan wakil presiden, dapat memotret Indonesia hari ini secara fundamental, dan bagaimana para tokoh bangsa ini ke depan mampu membawa Indonesia sesuai dengan fondasi yang dibangun, mengingat cita-cita, visi, dan misi kebangsaan di tengah konstelasi kehidupan nasional dan global saat ini begitu kompleks," tuturnya.
Baca juga: Dua Bacapres adu gagasan pada Silatnas ICMI di Makassar
Dirinya mengutarakan, apabila ada fondasi kuat yang dibangun oleh para capres-cawapres, maka Indonesia dapat memiliki bingkai dan arah yang jelas, tidak sekadar pada visi-misi presiden semata.
"Jadi ini yang kita kehendaki sehingga Indonesia itu betul-betul ke depan ada bingkainya yang jelas dan utuh. Lebih dari itu tentu kami percaya, kedua tokoh ini (capres-cawapres) ketika rakyat memberi amanat dan mandat, tentu akan berdiri tegak di atas konstitusi dan tidak menyalahgunakannya," ucap Haedar.
Baca juga: Anies minta pesantren dukung perubahan Indonesia
Ia berharap, dialog publik yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah bersama tiga pasangan calon capres-cawapres dapat menjadi wahana bagi Muhammadiyah untuk membuka ruang diskusi, dialog, dan pemahaman, baik di lembaga Muhammadiyah maupun seluruh masyarakat agar dapat memilih pemimpin dengan cerdas dan bertanggung jawab, serta penuh dengan moralitas luhur.
"Kita harapkan dialog ini juga menjadi ruang diskusi dan ajang silaturahmi antarpasangan capres-cawapres dengan kita yang hadir, atau masyarakat luas yang mengikuti acara ini, agar kita betul-betul memahami peta kehidupan kebangsaan hari ini dan ke depan, sehingga kita semakin tahu apa yang dibawa oleh para capres-cawapres untuk memimpin Indonesia," demikian Haedar Nashir.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Din Syamsudin: Warga Muhammadiyah pilih pemimpin dengan hati dan akal
