Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin meminta pemerintah kabupaten dan kota di daerahnya segera melakukan mitigasi menghadapi musim hujan yang sudah mulai terjadi di beberapa daerah, dengan puncaknya diperkirakan terjadi pada Januari hingga Maret 2024.
Bey Machmudin pada apel kesiapsiagaan bencana tingkat Provinsi Jawa Barat di Soreang Kabupaten Bandung Jawa Barat Rabu mengatakan, pentingnya mitigasi itu mengingat di Jawa Barat per November 2023 berdasarkan data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana (PVMBG), lebih dari 50 persen kecamatan yakni 473 dari 627 kecamatan berpotensi mengalami gerakan tanah dengan tingkat menengah sampai tinggi.
"Data dan fenomena ini harus kita sikapi dengan bijaksana dan waspada. Langkah strategis yang dapat dilakukan pemda kabupaten kota, pertama memantau intensif kondisi masing-masing wilayah potensial sebagai sumber bencana dan atau terdampak bencana," kata Bey.
Baca juga: Puluhan tenda penyintas gempa di Cianjur rusak akibat hujan deras
Langkah berikutnya, katanya, menyampaikan informasi ancaman bencana yang dapat mudah dipahami publik.
Ketiga, pemda harus mempersiapkan dan mengecek seluruh sumber daya yang sewaktu-waktu harus dikerahkan dalam penanganan darurat bencana.
"Keempat, persiapkan jalur-jalur dan tempat evakuasi sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Serta pembuatan rencana kontinjensi dari tingkat kabupaten dan kota sampai ke tingkat desa dan kelurahan," kata Bey.
Selepas apel yang diikuti kesatuan keamanan, instansi vertikal, perangkat daerah provinsi dan kabupaten kota, serta PMI dan relawan bencana, Bey menuturkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan sinergi berbagai pihak baik di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten dalam penanggulangan dan penanganan jika terjadi bencana alam.
"Potensi banjir, longsor. Kami minta semua siap siaga. Kalau dari data kan terbanyak Sukabumi, Bogor untuk longsor, banjir Pantura. Kami minta semua daerah berhati-hati, semua kabupaten/kota bersiapsiaga," katanya. Terkait dengan anggaran yang dipersiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana, Bey menyebutkan pihaknya mengusahakan adanya peningkatan pada 2024, yakni dalam anggaran biaya tidak terduga (BTT), di mana tahun 2023 dianggarkan sekitar Rp200 miliar.
Anggaran untuk bencana itu juga, kata Bey, disiapkan oleh kota dan kabupaten untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak bila terjadi bencana alam di daerah.
"Biaya tidak terduga ini ada di kabupaten/kota dan juga di provinsi. Untuk 2024 masih dibahas sekarang. Diupayakan ada peningkatan, tapi intinya biaya tidak terduga itu kan kalau dibutuhkan bisa geser-geser. Ini kan prioritas, kami prioritas keselamatan masyarakat," katanya.
Baca juga: Masyarakat diimbau waspada cuaca ekstrem di masa pancaroba
Bey Machmudin pada apel kesiapsiagaan bencana tingkat Provinsi Jawa Barat di Soreang Kabupaten Bandung Jawa Barat Rabu mengatakan, pentingnya mitigasi itu mengingat di Jawa Barat per November 2023 berdasarkan data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana (PVMBG), lebih dari 50 persen kecamatan yakni 473 dari 627 kecamatan berpotensi mengalami gerakan tanah dengan tingkat menengah sampai tinggi.
"Data dan fenomena ini harus kita sikapi dengan bijaksana dan waspada. Langkah strategis yang dapat dilakukan pemda kabupaten kota, pertama memantau intensif kondisi masing-masing wilayah potensial sebagai sumber bencana dan atau terdampak bencana," kata Bey.
Baca juga: Puluhan tenda penyintas gempa di Cianjur rusak akibat hujan deras
Langkah berikutnya, katanya, menyampaikan informasi ancaman bencana yang dapat mudah dipahami publik.
Ketiga, pemda harus mempersiapkan dan mengecek seluruh sumber daya yang sewaktu-waktu harus dikerahkan dalam penanganan darurat bencana.
"Keempat, persiapkan jalur-jalur dan tempat evakuasi sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Serta pembuatan rencana kontinjensi dari tingkat kabupaten dan kota sampai ke tingkat desa dan kelurahan," kata Bey.
Selepas apel yang diikuti kesatuan keamanan, instansi vertikal, perangkat daerah provinsi dan kabupaten kota, serta PMI dan relawan bencana, Bey menuturkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan sinergi berbagai pihak baik di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten dalam penanggulangan dan penanganan jika terjadi bencana alam.
"Potensi banjir, longsor. Kami minta semua siap siaga. Kalau dari data kan terbanyak Sukabumi, Bogor untuk longsor, banjir Pantura. Kami minta semua daerah berhati-hati, semua kabupaten/kota bersiapsiaga," katanya. Terkait dengan anggaran yang dipersiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana, Bey menyebutkan pihaknya mengusahakan adanya peningkatan pada 2024, yakni dalam anggaran biaya tidak terduga (BTT), di mana tahun 2023 dianggarkan sekitar Rp200 miliar.
Anggaran untuk bencana itu juga, kata Bey, disiapkan oleh kota dan kabupaten untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak bila terjadi bencana alam di daerah.
"Biaya tidak terduga ini ada di kabupaten/kota dan juga di provinsi. Untuk 2024 masih dibahas sekarang. Diupayakan ada peningkatan, tapi intinya biaya tidak terduga itu kan kalau dibutuhkan bisa geser-geser. Ini kan prioritas, kami prioritas keselamatan masyarakat," katanya.
Baca juga: Masyarakat diimbau waspada cuaca ekstrem di masa pancaroba
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kabupaten/kota di Jabar diminta mitigasi hadapi musim hujan
