Bawaslu Garut: Caleg yang lolos DCT dilarang kampanye di luar jadwal

Garut (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Garut, Jawa Barat menyatakan seluruh calon legislatif yang lolos masuk daftar calon tetap (DCT) dilarang melakukan kampanye dini yang dilakukan di luar jadwal karena bisa terkena sanksi pidana atau denda.

"Kepada semua calon legislatif yang pada hari kemarin sudah ditetapkan untuk bisa menahan diri melakukan aktivitas kampanye sebelum dimulainya jadwal kampanye," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Garut Ahmad Nurul Syahid di Garut, Minggu.

Ia menuturkan, KPU Garut sudah menetapkan sebanyak 740 DCT untuk pemilihan legislatif Kabupaten Garut dengan jadwal kampanye dimulai 28 November 2023.

Setelah diumumkan DCT oleh KPU, kata dia, maka seluruh calon legislatif belum diperbolehkan melakukan kampanye seperti ajakan memilih atau mencoblos, kecuali sebatas sosialisasi tentang pemilu dan pemilihan legislatif.

"Kampanye belum waktunya tetapi untuk melakukan sosialisasi diperbolehkan, sosialisasi yang dimaksud seperti alat peraga selama tidak ada unsur ajakan, nomor urut, visi misi, lambang partai, nomor partai dan lain-lain diperbolehkan," katanya.

Terkait kegiatan silaturahmi bertemu dengan masyarakat, kata dia, dipersilakan dengan dihadiri oleh internal partai politik seperti pengurus maupun anggota partai politik.

Ia menjalankan yang tidak diperbolehkan yaitu melakukan kampanye terbuka, menyebarkan maupun memasang alat peraga kampanye, pertemuan terbatas atau tatap muka dengan masyarakat.

Jika calon legislatif melakukan kegiatan yang dilanggar, kata dia, maka ada konsekuensinya yaitu bisa dijerat dengan pidana maupun denda. "Ada konsekuensi pidana bagi pihak yang melanggar larangan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 492 UU Pemilu," katanya.

Ia menjelaskan setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.

"Bahkan tidak hanya pidana pemilu tetapi masuk pada pelanggaran administratif," katanya.

Ia menyampaikan sejak penetapan DCT pada 4 November 2023 sampai saat ini tidak ditemukan adanya calon legislatif yang melakukan kegiatan kampanye.

"Pasca penetapan DCT kemarin hingga saat ini, belum," katanya.