Kadishub Jabar Koswara menambahkan, melalui pembangunan fondasi berupa regulasi yang tengah digarap kini, diharapkan dapat mewujudkan suatu sistem paripurna dalam membangun transportasi massal di Bandung Raya yang berkelanjutan.
"Ini harus menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Jadi awal titik berat pada proses kerja sama daerah. Perlu kerja sama, pembiayaan, operasional, tiket. Sesuai amanat Pak Gubernur (Bey Triadi) tadi, kita harus memindahkan pengguna angkutan pribadi ke umum. Caranya, angkutan umum harus bagus, menarik, tidak parsial dan murah," tuturnya.
Baca juga: Presiden instruksikan Jawa Barat integrasikan Whoosh dengan transportasi di Bandung
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Iendra Sofyan mengungkapkan, Pergub yang nantinya lahir dari seminar ini akan menelurkan program secara bertahap termasuk dalam pembagian tugas antara pusat, provinsi juga kabupaten/kota. Harapannya, maksimal di 2045 tidak ada lagi masalah kemacetan di Jawa Barat.
"Secara teknis kita sudah siap secara perencanaan. Jalan sempit segala macam bisa elevated. Secara lingkungan kita harus memerhatikan, listrik segala macam. Paling penting (masalah) sosial, dari perencanaan, membangun sampai pelaksanaan. Itu yang penting, anggaran bisa kita dorong dari pusat, pinjaman segala macam. Kita juga khawatir kalau kita bangun, apakah bisa beroperasi (maksimal) seperti apa. Ini yang kita siapkan," ujarnya.
Pemprov Jabar matangkan regulasi percepatan transportasi massal Bandung Raya
Jumat, 20 Oktober 2023 19:29 WIB
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Jabar matangkan regulasi percepatan transportasi massal Bandung Raya