Legislator minta kerawanan pemilu di Jawa Barat harus cepat diantisipasi

Bandung (ANTARA) - Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Bedi Budiman meminta kerawanan Pemilu 2024 di Jawa Barat harus cepat diantisipasi, apalagi provinsi ini menempati urutan keempat dengan tingkat kerawanan tertinggi.

"Kita belajar dari Pemilu 2019, Jabar selalu terkena dampak secara langsung dari isu atau aksi, termasuk dampak isu tertentu dalam setiap perhelatan politik di Indonesia karenanya kita harus antisipasi dan Komisi 1 DPRD Jabar konsentrasi dengan hal itu," kata Bedi Budiman di Bandung, Kamis.

Potensi kerawanan Pemilu 2024 di Jabar antara lain maraknya berita bohong/hoaks menjelang Pemilu 2024, baik yang diproduksi oleh pihak terkait langsung dan tidak langsung maupun pihak yang hanya menunggangi dengan tujuan memecah belah masyarakat Indonesia.

Selanjutnya, kata dia, pemetaan pengamanan dalam setiap tahapan Pemilu 2024 yang paling rawan, seperti tahapan pencalonan, kampanye, dan sebagainya yang diharapkan membuat Pemilu 2024 bisa berjalan kondusif.

"Komisi I DPRD Jawa Barat bersama TNI, Polri, dan pihak terkait sudah membahas hal ini, dan kita sudah melihat kesiapannya. Jabar memang harus sudah siap mengantisipasi karena menjadi provinsi paling kompleks," ujarnya.

Selanjutnya, kata dia, antisipasi kerawanan politik uang yang diprediksi kembali meningkat di Pemilu 2024 yang berkaca pada pemilu sebelumnya yang menunjukkan politik uang menjadi pelanggaran tertinggi di Jabar.

"Iya 'money politic' juga menjadi fokus Komisi I DPRD Jawa Barat. Politik uang sangat berbahaya bagi kualitas pemilu dan demokrasi," tuturnya.

Pasalnya, kata dia, politik uang sangat berbahaya karena ujungnya hanya akan melahirkan pemimpin/wakil rakyat yang hanya peduli terhadap kelompok/golongannya, pemimpin/wakil rakyat yang disetir segelintir pemodal, dan memunculkan pemimpin/wakil rakyat yang tak punya kapasitas mumpuni sebagai pemimpin/wakil rakyat. Politik uang, bebernya, merusak pemilu dan demokrasi. Politik uang hanya akan menyuburkan korupsi, keputusan yang diambil hanya  akan menguntungkan kelompok/golongan tertentu karena politik uang merupakan politik berbiaya mahal.

"Menarik suara atau simpati masyarakat dengan sogokan bukan karena kepercayaan atau program. Hasilnya, tentu saja pimpinan atau wakil rakyat yang jauh dari kapasitasnya," katanya.

Karena itu, Bedi Budiman mengatakan bahwa pihaknya mengajak tokoh masyarakat, pemuka agama, publik figur, dan semua pihak menyerukan sekaligus menyosialisasikan menolak politik uang.

"Politik uang harus dilawan, harus terus disosialisasikan kepada masyarakat bahwa politik uang itu berbahaya, dan ini tugas kita bersama untuk menyosialisasikan," tutur Bedi Budiman.