Bandung (ANTARA) -
"Dalam penggunaannya tentu ini disesuaikan dengan tahapan pemilu dan tingkat kerawanan," kata Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Akhmad Wiyagus usai apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata Lodaya 2023 dalam rangkaian pengamanan Pemilu 2024 di lapangan Gasibu Bandung, Selasa.
Baca juga: Semua daerah di Jabar prioritas pengamanan dalam Pemilu 2024
Hal tersebut, kata Akhmad, dikarenakan berdasarkan indeks kerawanan pemilu dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jawa Barat, menempati posisi keempat dari lima provinsi yang masuk kategori kerawanan tinggi.
"Konteksnya adalah sosial politik, kemudian kontestasi, penyelenggaraan pemilu, dan partisipasi masyarakat," kata Akhmad.
Selain itu, lanjut dia, Jawa Barat juga memiliki kerawanan tinggi berdasar penilaian Polri dengan konteks berdasarkan geografi seperti letak tempat pemungutan suara (TPS) yang membutuhkan lebih banyak waktu tempuh.
"Pada 2019 ada satu kabupaten melakukan pemilu ulang, ini harus diantisipasi," ucapnya.
Sementara Ketua Bawaslu Jawa Barat Zacky Muhammad Zam Zam menerangkan bahwa memang Jawa Barat masuk peringkat keempat sebagai provinsi yang memiliki kerawanan pemilu tinggi.
"Secara Nasional, Jabar memiliki kerawanan keempat, yakni di angka sekitar 77 koma sekian persen, dengan Kabupaten paling rawan adalah Kabupaten Bandung," katanya.
Indikator yang menjadi penilaian, lanjut Zacky, adalah aspek sosial politik, kontestasi, penyelenggaraan pemilu dan partisipasi publik.
"Kabupaten Bandung termasuk dalam rawan konteks sosial politik. Dari keamanan, dalam konteks kontestasinya penyebaran politik uang. Itu masuk dalam kategori yang cukup rawan tinggi," ucapnya.
