Ummi Wahyuni menjadi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat (Jabar) periode 2023-2028, terpilih melalui pleno internal antar komisioner.
"Ketua adalah Ibu Ummi Wahyuni, dipilih melalui mekanisme rapat pleno internal di Bandung, langsung setelah prosesi pelantikan pada Minggu (24/9) di Jakarta," kata Kepala Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Jabar Chaeruman Setia Nugraha dalam pesan singkatnya di Bandung, Senin.
Baca juga: KPU Jawa Barat nilai masalah nomor urut DPD karena perbedaan tafsir
Ummi Wahyuni dalam keterangannya mengatakan di awal masa kepemimpinannya, KPU Jabar membangun soliditas internal sejak dini dalam usaha meminimalisir terjadinya konflik dalam Pemilu serentak 2024.
Pasalnya, lanjut dia, Provinsi Jawa Barat masuk kategori wilayah yang rawan terjadinya eskalasi dalam pemilu, sehingga beberapa strategi harus dipersiapkan untuk meminimalisir agar kondusifitas terjadi.
"Jabar adalah pemilih terbesar dengan 35,7 juta, strategi kami harus mensolidkan 27 kabupaten kota yang akan memimpin di kabupaten kota," ujar Ummi.
Selain itu, kata dia, juga dengan meningkatkan koordinasi antara KPU daerah bersama dengan stakeholder setempat dalam menghadapi potensi konflik Pemilu Serentak 2024 jauh-jauh hari.
"Ketua adalah Ibu Ummi Wahyuni, dipilih melalui mekanisme rapat pleno internal di Bandung, langsung setelah prosesi pelantikan pada Minggu (24/9) di Jakarta," kata Kepala Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Jabar Chaeruman Setia Nugraha dalam pesan singkatnya di Bandung, Senin.
Baca juga: KPU Jawa Barat nilai masalah nomor urut DPD karena perbedaan tafsir
Ummi Wahyuni dalam keterangannya mengatakan di awal masa kepemimpinannya, KPU Jabar membangun soliditas internal sejak dini dalam usaha meminimalisir terjadinya konflik dalam Pemilu serentak 2024.
Pasalnya, lanjut dia, Provinsi Jawa Barat masuk kategori wilayah yang rawan terjadinya eskalasi dalam pemilu, sehingga beberapa strategi harus dipersiapkan untuk meminimalisir agar kondusifitas terjadi.
"Jabar adalah pemilih terbesar dengan 35,7 juta, strategi kami harus mensolidkan 27 kabupaten kota yang akan memimpin di kabupaten kota," ujar Ummi.
Selain itu, kata dia, juga dengan meningkatkan koordinasi antara KPU daerah bersama dengan stakeholder setempat dalam menghadapi potensi konflik Pemilu Serentak 2024 jauh-jauh hari.
