Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa pemerintah akan memastikan para santri di Pondok Pesantren Al Zaytun bisa tetap belajar jika sewaktu-waktu ada penindakan hukum berkenaan dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di lembaga pendidikan itu.
"Ada ribuan santri yang akan menjadi tanggung jawab kita. Bagaimana supaya dipastikan bahwa belajar atau studi mereka terjamin, tidak mengalami gangguan berarti ketika ada penanganan di sisi hukum," katanya di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin.
Muhadjir mengatakan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sedang menangani perkara yang berkenaan dengan Pondok Pesantren Al Zaytun di Indramayu, Jawa Barat.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, ia mengatakan, akan melakukan tindakan sesuai dengan tugas dan fungsinya utamanya setelah penanganan masalah hukum lembaga pendidikan itu.
"Yang penting menurut saya jangan sampai ketika ada penindakan siswa-siswi, santri yang ada di Al Zaytun terganggu proses pembelajarannya, karena menyangkut masa depan mereka," kata dia.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD telah menyampaikan tiga tindakan yang akan dilakukan dalam penanganan masalah Pondok Pesantren Al Zaytun.
"Jadi tiga tindakan ya, pidana, administrasi, serta tertib sosial dan keamanan," katanya.
Mahfud mengatakan bahwa penanganan dugaan tindak pidana di Al Zaytun akan diserahkan ke kepolisian, tetapi dia tidak menjelaskan dugaan tindak pidana yang dimaksud.
Perihal tindakan administratif, ia mengatakan, sanksi administratif bisa dikenakan terhadap Pondok Pesantren Al Zaytun yang mempunyai lembaga pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi.Tindakan ketiga yang akan diambil, menurut dia, adalah menjaga ketertiban dan keamanan selama penanganan masalah Al Zaytun. Dalam hal ini, kementerian berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Pondok Pesantren Al Zaytun belakangan menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat karena kegiatannya dinilai tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Di samping itu, pemimpinnya diduga melakukan tindak pidana.
Tim investigasi sudah dibentuk untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaytun.
Kementerian Agama akan membahas nasib Pondok Pesantren Al Zaytun dengan pemangku kepentingan terkait setelah memperoleh informasi dan kajian menyeluruh mengenai lembaga pendidikan tersebut.
Juru Bicara Kementerian Agama Anna Hasbie mengatakan, pemerintah bisa membekukan izin operasional Pondok Pesantren Al Zaytun jika lembaga itu terbukti melakukan pelanggaran berat seperti menyebarkan paham keagamaan yang dinilai sesat.
Sementara itu Presiden Joko Widodo membantah informasi tentang Pondok Pesantren Al Zaytun yang belakangan dibicarakan karena menyebarkan ajaran Islam yang menyimpang, mendapat perlindungan dari orang Istana.
"Saya dong Istana? Ndak lah, ndak, ndak ndak," kata Presiden Jokowi di Pasar Palmerah Jakarta pada Senin.
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut saat menjawab pertanyaan wartawan soal kabar yang beredar yang menyebut Kepala Staf Presiden Moeldoko melindungi Ponpes Al Zaytun, padahal ponpes tersebut disebut menyebarkan agama Islam yang menyimpang dan bahkan terafiliasi dengan Negara Islam Indonesia (NII).
Presiden pun meminta agar masyarakat bersabar untuk menanti tindakan pemerintah terhadap ponpes tersebut. "Ya sabarlah itu. Pak Menko Polhukam, Pak Menteri Agama, sudah saya perintahkan untuk mendalami, untuk mendalami. Nanti kalau hasilnya sudah ada, saya sampaikan," tambah Presiden.
Pimpinan Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang, dinilai mengajarkan ajaran sesat karena antara lain menyampaikan bahwa salat antara jamaah pria dan wanita dapat digabung dalam satu baris, membolehkan zina dan dosanya bisa ditebus dengan uang, serta akan mendirikan pesantren Kristen. Panji Gumilang juga pernah berpidato dengan mengaku dirinya beraliran komunisme.
Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ponpes Al Zaytun sudah meneliti ponpes tersebut sejak 2002 dan mengungkapkan kontroversi terkait dengan doktrin ajaran, afiliasi kelembagaan dan konsep keagamaan yang dipahaminya.
MUI menemukan adanya indikasi penyimpangan paham keagamaan dalam masalah zakat fitrah dan kurban yang diterapkan pimpinan Al Zaytun, sebagaimana dimuat dalam majalah Al Zaytun, hingga aspek kepemimpinan Panji Gumilang dan sejumlah pengurus yayasan yang memiliki kedekatan dengan organisasi NII KW IX.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah pastikan santri Al Zaytun bisa belajar jika ada penindakan
