Pemerintah pastikan santri Al-Zaytun bisa belajar jika ada penindakan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa pemerintah akan memastikan para santri di Pondok Pesantren Al Zaytun bisa tetap belajar jika sewaktu-waktu ada penindakan hukum berkenaan dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di lembaga pendidikan itu.

"Ada ribuan santri yang akan menjadi tanggung jawab kita. Bagaimana supaya dipastikan bahwa belajar atau studi mereka terjamin, tidak mengalami gangguan berarti ketika ada penanganan di sisi hukum," katanya di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin.

Muhadjir mengatakan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sedang menangani perkara yang berkenaan dengan Pondok Pesantren Al Zaytun di Indramayu, Jawa Barat.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, ia mengatakan, akan melakukan tindakan sesuai dengan tugas dan fungsinya utamanya setelah penanganan masalah hukum lembaga pendidikan itu.

"Yang penting menurut saya jangan sampai ketika ada penindakan siswa-siswi, santri yang ada di Al Zaytun terganggu proses pembelajarannya, karena menyangkut masa depan mereka," kata dia.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD telah menyampaikan tiga tindakan yang akan dilakukan dalam penanganan masalah Pondok Pesantren Al Zaytun.

"Jadi tiga tindakan ya, pidana, administrasi, serta tertib sosial dan keamanan," katanya.

Mahfud mengatakan bahwa penanganan dugaan tindak pidana di Al Zaytun akan diserahkan ke kepolisian, tetapi dia tidak menjelaskan dugaan tindak pidana yang dimaksud.

Perihal tindakan administratif, ia mengatakan, sanksi administratif bisa dikenakan terhadap Pondok Pesantren Al Zaytun yang mempunyai lembaga pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi.