Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berupaya meminimalkan pengikisan garis pantai dari gerusan air laut atau abrasi guna menyelamatkan wilayah pesisir yang menjadi tempat pemukiman masyarakat.
Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan menjelaskan Pemerintah Kabupaten Bekasi telah melakukan berbagai upaya salah satunya dengan menanam mangrove secara berkala hingga rencana penataan ruang sebagai langkah jangka panjang.
"Pertama, secara lingkungan itu menanam mangrove terus dilaksanakan. Pemkab Bekasi bersama TNI AD baru-baru ini menanam lima ribu mangrove. Kemudian dengan TNI AL, hampir setiap bulan, lalu juga ada dari aktivis lingkungan serta program CSR perusahaan," kata Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan di Cikarang, Minggu (25/6).
Menurut dia, penanaman bibit pohon bakau memang harus terus-menerus dilakukan dilanjutkan dengan upaya konservasi secara optimal, selain mematangkan persoalan tata ruang khususnya di wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan perairan terbuka.
Ia menilai permasalahan di Muaragembong itu juga terkait status lahan yakni tanah negara dan tanah milik masyarakat. Namun saat ini, Pemkab Bekasi melalui program kehutanan sosial, tengah melakukan proses pendataan tanah milik pemerintah daerah, pusat dan pemukiman warga.
"Karena problem di sana itu selalu tarik-menarik masalah status lahan antara tanah negara dengan pemukiman warga. Nah sekarang, sedang diproses tanah-tanah yang memang digunakan atau dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat," ucap dia.
Pemerintah daerah juga tengah berupaya mendata permukiman warga yang terdampak abrasi untuk kemudian mengupayakan agar mereka dapat dikumpulkan menjadi satu, bukan direlokasi. "Kalau warga tetap tinggal di situ, maka akan dikumpulkan menjadi satu tempat," katanya.
Dari enam desa di Kecamatan Muaragembong, empat di antaranya yakni Pantai Mekar, Pantai Sederhana, Pantai Bakti dan Desa Pantai Bahagia berbatasan langsung dengan laut sedangkan di Kecamatan Tarumajaya, terdapat satu desa yakni Segarajaya.
