"Kita harus bertindak sekarang untuk mencegah dampak yang lebih buruk di masa depan, sambil tetap memastikan bahwa hak-hak dasar manusia tetap dihormati, dilindungi dan dipenuhi," tegasnya.
Guna mendorong peningkatan kesadaran sektor swasta terhadap HAM, Pemerintah melalui Kemenkumham bersama kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait sedang mematangkan Strategi Nasional Bisnis dan HAM.
"Bersamaan dengan penyusunan Strategi Nasional Bisnis dan HAM, kami juga telah memiliki aplikasi PRISMA. Melalui aplikasi berbasis website ini, kami ingin membantu pelaku usaha dalam menganalisis potensi risiko dugaan pelanggaran HAM yang disebabkan kegiatan bisnisnya," kata Yasonna.
Sebagai informasi, lokakarya tersebut merupakan bentuk tindak lanjut dari G20 Bali Leaders' Declaration guna mencegah meluasnya dampak negatif perubahan iklim terhadap tantangan implementasi HAM di Indonesia.
Dalam lokakarya itu disusun rekomendasi berupa kesimpulan singkat kebijakan guna menjawab tantangan yang mengemuka dalam pertemuan November 2022 lalu.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Yasonna Laoly sebut perubahan iklim ikut mengancam HAM
Berita Terkait
Kemarin hukum, deposit judi daring Rp43 triliun sampai amnesti Presiden
14 Desember 2024 07:42
Menkumham mengingatkan masyarakat adat harus dijaga demi identitas bangsa
24 Juli 2024 06:10
Menkumham serahkan 35 sertifikat KIK dan satu IG bagi masyarakat Jawa Barat
23 Juli 2024 16:15
Menkumham Yasonna minta Polri tuntaskan kasus Vina
14 Juni 2024 12:46
Kemarin, remisi Lebaran narapidana sampai pengamanan malam takbiran
10 April 2024 11:18
Indonesia dan Singapura mulai efektif berlakukan perjanjian ekstradisi buronan
29 Maret 2024 13:50
Meutya Hafid, Yasonna Laoly, Prananda Paloh dan Tifatul jadi caleg terpilih DPR RI Dapil Sumut I
8 Maret 2024 10:00
KPK serahkan barang hasil korupsi di Bandung ke Kemenkumham
12 Juli 2023 15:43