Jakarta (ANTARA) - Politik luar negeri adalah kebijakan dan cara yang ditempuh oleh suatu pemerintah dalam menangani urusan dan persoalan di luar negerinya dalam rangka mempertahankan kedaulatan serta mempertahankan eksistensi dan kepentingan.
Hal ini ditentukan dan dibulatkan oleh perorangan atau pun lembaga resmi negara dan berbagai alat teknis serta pendekatan yang dimanfaatkan untuk pelaksanaannya.
Kebijakan luar negeri Republik Islam Iran didasarkan pada suara rakyat dan dalam kerangka konstitusi negara.
Setiap prinsip dan aturan kebijakan luar negeri Iran, seperti menjaga kepentingan nasional, membela hak-hak umat Islam dan yang tertindas di dunia, menegakkan perdamaian dan mematuhi kewajiban internasional, didasarkan pada Al-Quran dan narasi Islam.
Hal itu bertujuan untuk menciptakan keadilan di dunia dalam kerangka prinsip-prinsip universal kehormatan, kebijaksanaan dan kemanfaatan. Prinsip-prinsip yang ditentukan dalam konstitusi negara, telah diupayakan melalui berbagai strategi, kebijakan, dan taktik.
Hal yang membedakan kebijakan luar negeri dengan perangkat dan struktur pemerintahan lainnya di Iran adalah tingkat dinamika terhadap perubahan dan perkembangan dunia, yaitu sebuah proses perubahan berkesinambungan yang membuat kebijakan luar negeri Republik Islam Iran fleksibel terhadap kampanye dan dinamika internasional dimana pada saat bersamaan tetap mempertahankan prinsip dan landasannya.
Berpijak pada prinsip-prinsip tersebut, para politikus Republik Islam Iran telah berusaha membangun interaksi yang terhormat dan adil bagi bangsanya dan bangsa lain dalam hubungan dengan negara lain selama empat dekade terakhir.
Dalam format ini, kebijakan luar negeri Iran dibentuk di berbagai pemerintahan dengan pendekatan reduksi ketegangan, revisionisme, dan interaksi konstruktif.
Telaah - Diplomasi Iran: seimbang, cerdas, dan dinamis
Kamis, 18 Mei 2023 18:16 WIB